Komnas HAM Papua Beri Catatan Kritis untuk Gibran Soal Penugasan Percepatan Pembangunan

BOGORTODAY.COM – Penugasan khusus Presiden Joko Widodo kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk menangani percepatan pembangunan di Papua menuai respons dari Komnas HAM Papua.

Melalui Kepala Sekretariatnya, Frits Ramandey, Komnas HAM Papua memberikan sejumlah catatan kritis yang perlu diperhatikan Gibran sebelum melangkah lebih jauh.

Evaluasi Tim BP3OKP Jadi Langkah Awal

Frits menegaskan bahwa penugasan kepada Wapres untuk urusan Papua bukan hal baru. Ia menyebut Wapres ke-13 Ma’ruf Amin juga pernah mendapat mandat serupa.

Oleh karena itu, menurut Frits, hal pertama yang perlu dilakukan Gibran adalah mengevaluasi kinerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) yang sudah dibentuk.

“Capaiannya seperti apa? Harus dilihat betul, jangan sampai melanjutkan hal yang belum jelas hasilnya,” kata Frits, Selasa (8/7/2025).

Bentuk Tim Ahli, Hindari Kepentingan Politik

Lebih lanjut, Frits menyarankan agar Gibran membentuk tim ahli dari berbagai disiplin ilmu, seperti sosial, kesehatan, pendidikan, hingga agama. Ia mengingatkan, pemilihan anggota tim tidak boleh didasarkan pada kepentingan politik atau pencitraan semata.

“Harus diisi oleh orang-orang yang memang punya kepakaran dan pengalaman. Jangan hanya simbol politik,” tegasnya.

Konflik Bersenjata Jadi Penghambat Utama

Namun yang paling mendesak, menurut Komnas HAM Papua, adalah penyelesaian konflik bersenjata yang masih terus terjadi di Papua.

Frits menyebut, tanpa penanganan konflik yang tuntas, percepatan pembangunan tidak akan berjalan optimal.

“Secepat apa pun program pembangunan dijalankan, kalau konflik bersenjata masih terjadi, semuanya akan terhambat — dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi,” kata Frits.