Pemkab Bogor Serius Jangkau Anak Zero Dose, Libatkan TNI-Polri Hingga Tokoh Agama

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor serius menjangkau anak-anak zero dose sebagai langkah krusial untuk mencapai cakupan imunisasi universal, mengurangi kematian bayi dan balita, akibat penyakit yang sebenarnya bisa dicegah, serta memastikan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Upaya tersebut juga melibatkan TNI, Polri, tokoh agama, dan stakeholder terkait.

Sebagai langkah awal, Pemkab Bogor melalui Dinas Kesehatan menggelar pertemuan untuk identifikasi anak zero dose melalui Survey Cepat Komunitas dan koordinasi lintas sektor dalam penjangkauan anak zero dose di Kabupaten Bogor, di Cibinong, Rabu (30/7/25).

Hal ini guna mempercepat upaya menjangkau anak-anak yang belum pernah menerima imunisasi dasar atau zero dose.

Pertemuan tersebut melibatkan berbagai pihak mulai dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Non Government Organization (NGO) Clinton Health Access Initiative (CHAI), TNI-Polri, tokoh agama, TP PKK, Camat, Kepala Desa, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Penyuluh Kantor Urusan Agama (KUA), Bidan Desa dan Puskesmas.

Anak zero dose adalah anak yang belum pernah menerima satu dosis pun dari vaksin dasar apapun dalam program imunisasi rutin, khususnya vaksin DPT (difteri, pertusis, tetanus) yang sering dijadikan indikator awal cakupan imunisasi.

Istilah ini digunakan oleh organisasi internasional seperti WHO dan UNICEF untuk mengidentifikasi kelompok anak yang sangat rentan terhadap penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor, Adang Mulyana menegaskan, peningkatan kasus penyakit yang bisa dicegah melalui imunisasi menjadi alarm penting bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bergerak bersama.

“Kasus campak, pertusis, bahkan polio kembali ditemukan dalam tiga tahun terakhir, padahal sebelumnya sudah hampir hilang. Ini akibat cakupan imunisasi yang sangat rendah, terutama selama masa pandemi,” tegasnya.

Adang juga mengungkapkan bahwa tantangan utama di lapangan meliputi tingginya mobilitas masyarakat, kurangnya waktu orang tua karena bekerja, hingga penolakan imunisasi karena alasan keyakinan atau kekhawatiran efek samping.