Pemerintah Lebanon Tunjuk Militer Susun Rencana Pelucutan Senjata Hizbullah di Tengah Tekanan AS

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Lebanon untuk pertama kalinya secara resmi menunjuk militer guna menyusun rencana pelucutan senjata Hizbullah, kelompok milisi paling berpengaruh di negara tersebut.

Langkah bersejarah ini muncul di tengah tekanan kuat dari Amerika Serikat (AS) dan menjadi bagian dari upaya implementasi kesepakatan gencatan senjata dengan Israel.

Perdana Menteri Lebanon Nawaf Salam mengonfirmasi bahwa tentara telah ditugaskan untuk menyiapkan rencana pembatasan dan pengaturan kepemilikan senjata oleh aktor non-negara.

Rencana itu dijadwalkan diserahkan ke kabinet paling lambat akhir Agustus 2025 untuk dibahas dan disetujui.

“Rencana tersebut akan disampaikan kepada kabinet pada akhir Agustus untuk dibahas dan disetujui,” kata Salam dalam konferensi pers yang dikutip AFP, Rabu (6/8/2025).

Sidang kabinet yang membahas hal ini berlangsung hampir enam jam, dipimpin langsung oleh Presiden Lebanon Joseph Aoun.

Agenda utamanya adalah menindaklanjuti proposal dari utusan AS, Tom Barrack, yang mencakup tahapan pelucutan senjata Hizbullah sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang telah diteken pada November lalu.

Kabinet Terbelah, Menteri Pro-Hizbullah Mundur dari Sidang

Langkah ini tidak diterima secara bulat oleh seluruh anggota kabinet. Menteri Kesehatan Rakan Nassereldine dan Menteri Lingkungan Hidup Tamara Elzein, keduanya diketahui berafiliasi dengan Hizbullah, memutuskan mundur dari sidang sebagai bentuk protes terhadap keputusan pelucutan senjata.

“Ada ketidaksepakatan prinsipil terhadap agenda ini,” kata Menteri Penerangan Paul Morcos, menjelaskan ketidakhadiran dua menteri tersebut.

Langkah pemerintah ini dilakukan menyusul desakan dari Washington yang meminta Lebanon segera memastikan monopoli senjata hanya berada di tangan negara—yakni tentara nasional dan aparat keamanan resmi.

Hizbullah Menolak dan Tuding AS Bersikap Mengatur

Dalam pidato yang disiarkan saat sidang kabinet berlangsung, pimpinan Hizbullah Naim Qassem dengan tegas menyatakan penolakan terhadap rencana pelucutan senjata selama Israel masih melakukan agresi di Lebanon.

“Jadwal apa pun yang diajukan… di tengah agresi Israel tidak dapat kami terima. Apakah kami diminta menyerahkan senjata tanpa dialog?” tanya Qassem.