Menakar Ulang Harmoni Sekolah Negeri dan Swasta

Oleh : Agus Jatmika (Praktisi Pendidikan di Kota Bogor)

KURANG lebih dua minggu tahun ajaran baru telah berjalan. Suasana semangat aktivitas terlihat kembali di berbagai sekolah di Jawa Barat.

Siswa baru mengenakan seragam baru, duduk di bangku yang belum ditulisi coretan khas remaja, dan guru kembali menyusun strategi pembelajaran di tengah tantangan zaman yang terus berubah.

Di sisi lain di balik euforia awal tahun ajaran, ada sebuah program yang sempat membuat disharmoni relasi antara sekolah swasta dengan negara.

Pada tahun pelajaran ini jumlah siswa baru di sejumlah sekolah swasta mengalami penurunan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Beberapa ruang kelas  tak bisa dibuka karena jumlah murid tidak mencukupi.

Bukan karena menurunnya mutu pendidikan atau menipisnya kepercayaan publik, tetapi karena perubahan arah kebijakan pendidikan yang membuat orang tua lebih condong memilih sekolah negeri.

Salah satu penyebabnya adalah kebijakan terbaru Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membuka jalur penerimaan khusus bagi anak-anak putus sekolah di SMA negeri.

Program yang digagas oleh Gubernur Dedi Mulyadi, sejatinya merupakan langkah progresif dan penuh niat baikyaitu memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yang selama ini tercecer dari bangku sekolah karena keterbatasan ekonomi maupun kondisi sosial lainnya.

Dalam pelaksanaannya, program ini menimbulkan realitas sosial yang tak sepenuhnya bisa diprediksi.

Banyak orang tua yang memanfaatkan celah dalam sistem untuk memasukkan anaknya ke sekolah negeri, meski mereka bukan bagian dari kategori anak putus sekolah.

Bagi banyak keluarga, kesempatan masuk sekolah negeri yang dibarengi dengan bebas biaya menjadi godaan yang sulit ditolak.

Di sisi lain, sekolah swasta yang selama ini menjadi penopang sistem pendidikan nasional, harus menghadapi situasi tak menguntungkan. Mereka kehilangan siswa baru, sebagian bahkan mengalami ancaman kelangsungan operasional.

Dalam pandangan sosiologi pendidikan, situasi ini mencerminkan bagaimana kebijakan publik yang tidak berbasis pada sinergi sering kali menciptakan ketimpangan struktural.

Negara, melalui programnya, hadir secara dominan terkadang kerap lupa membangun ruang kolaborasi dengan lembaga pendidikan masyarakat.

Sekolah swasta menjadi seperti pemain pinggiran dalam panggung pendidikan, padahal mereka telah lama menjadi mitra penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tak jarang pula sekolah swasta justru yang lebih awal hadir di daerah terpencil, ketika negara belum sampai.

Ketika negara begitu kuat hadir dalam urusan penerimaan murid, sekolah swasta dipaksa beradaptasi dengan cepat.