KPPTI 2025 Akan Soroti Tiga Dosa Besar Pendidikan Tinggi: Kekerasan Seksual, Perundungan, dan Intoleransi

BOGORTODAY.COM – Sejumlah kasus yang masuk dalam kategori tiga dosa besar pendidikan—kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi—kembali mencuat di lingkungan perguruan tinggi Indonesia.

Dalam beberapa waktu terakhir, publik dikejutkan oleh dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Rektor Universitas Negeri Makassar, serta kasus perundungan terhadap mahasiswa Universitas Udayana yang berujung pada meninggalnya korban.

Selain itu, di media sosial masih ramai keluhan mahasiswa yang kesulitan memperjuangkan laporan dugaan kekerasan seksual melalui Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Tinggi (Satgas PPKPT).

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perguruan tinggi mampu dan mau melindungi mahasiswa dari praktik kekerasan di lingkungan kampus.

Menanggapi situasi tersebut, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Khairul Munadi, menegaskan bahwa isu tiga dosa besar pendidikan akan menjadi salah satu fokus utama dalam Konferensi Puncak Pendidikan Tinggi Indonesia (KPPTI) 2025.

Acara ini akan digelar pada 19–21 November 2025 di Graha Unesa, Universitas Negeri Surabaya.

“Hal-hal yang terkait dengan isu-isu saat ini kita cermati bersama, cermati kekerasan, dan hal-hal lain yang terjadi di perguruan tinggi. Jadi termasuk bagian yang kita jadikan bagian dari sesi untuk dibahas. Ini ada kaitannya dengan tata kelola, governance,” ujar Khairul saat ditemui di Graha Kemdiktisaintek, Jakarta, Kamis (13/11/2025).

KPPTI 2025 akan menjadi forum besar konsolidasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan tinggi. Forum ini akan menghadirkan pimpinan perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang beroperasi di Indonesia, mahasiswa, dosen, pengamat, pelaku industri, hingga anggota diaspora Indonesia.

Salah satu program utama dalam konferensi tersebut akan menyoroti tata kelola dan manajemen kampus, termasuk efektivitas unit-unit yang seharusnya melindungi sivitas akademika.

Implementasi Permendiktisaintek No. 55/2025 Jadi Pembahasan Utama