Kasus TNTN Jadi Sorotan, Petani Sawit Nilai Pemerintah Gagal Atasi Konflik Agraria

BOGORTODAY.COM – Mandeknya pembahasan Panitia Khusus (Pansus) Agraria DPR RI memicu keresahan baru di kalangan petani sawit rakyat. Forum Tani Sawit bersama Pusat Studi Sawit IPB menilai stagnasi ini sebagai langkah mundur serius dalam penyelesaian konflik agraria yang terus menjalar di berbagai daerah.

Mereka menyebut, tanpa kerja nyata Pansus, pemerintah dan DPR seolah membiarkan ribuan keluarga petani hidup dalam ketidakpastian hukum. Kepastian lahan yang seharusnya menjadi fondasi produksi, justru berubah menjadi sumber ketakutan berkepanjangan.

Contoh paling telanjang dari carut-marut tata kelola agraria terlihat dalam konflik berkepanjangan agraria yang terjadi telanjang di Taman Nasional Teso Nilo (TNTN), Riau. Alih-alih ditangani secara menyeluruh, persoalan ini justru menggantung selama bertahun-tahun dan memakan ribuan korban sosial dari penggusuran, kriminalisasi petani, hingga hilangnya mata pencaharian.

Forum Tani Sawit mengkritik pemerintah karena hanya fokus pada penindakan tanpa memperbaiki akar masalah, ketidakjelasan batas kawasan, tumpang tindih izin, dan absennya skema penyelesaian yang adil bagi petani yang sudah turun-temurun tinggal di kawasan yang kini diklaim negara.

“TNTN adalah salah satu bukti paling jelas dari banyaknya kasus konflik Agraria bahwa pemerintah gagal merumuskan solusi permanen dari konflik agraria” ungkap Abdul Aziz Ketua Forum Tani Sawit saat menggelar FGD Pansus Konflik Agraria di bersama Pusat Study Sawit IPB di IPB Convention Center Bogor, Kamis, (27/11/2025).

Hal senada juga diungkap Samuel Simanjuntak Wakil Sekjend Forum Masyarakat Korban Tata Kelola Hutan dan Pertanahan Riau, ia menambahkan, bahwa di berbagai kawasan konservasi, termasuk TNTN, persoalan tidak hanya soal perambahan, tetapi karena negara terlambat dalam menyelesaikan konflik. Banyak masyarakat sudah bermukim sejak sebelum penetapan kawasan, namun kini diperlakukan sebagai perambah ilegal dan dipaksa keluar dari rumahnya sendiri.

“Jangan tiba-tiba datang terus mengusir masyarakat dengan pendekatan kekuasan melalui alat-alat negara, kami ini juga anak-anak bangsa yang dijamin hak hidupnya” sindirnya.

Disisi lain Yagus Suyadi Mantan Staf Ahli Bidang Hukum ATR/BPN mengungkapkan jika negara dianggap bersikap kontradiktif. Pemerintah terus mendorong ekspor CPO, mengejar target pemasukan negara via pajak dan non pajak atau PNBP, meningkatkan kesejahteraan petani sawit, dan menggaungkan hilirisasi, tetapi membiarkan kebijakan agraria tumpang tindih yang membuat petani berada dalam posisi rentan. TNTN hanyalah satu dari lebih 600 titik konflik agraria yang belum terselesaikan secara struktural.