Pemkab Bogor Susun RKPD 2027 Terintegrasi, Fokus Pelayanan Publik dan Ekonomi Lokal

BOGORTODAY.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor susun Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 terintegrasi. Melalui Forum Konsultasi Publik yang digelar di Ruang Serbaguna I Setda, pada Kamis (12/2/2026).

Prioritas Pembangunan 2027 Terdapat empat pilar prioritas yakni Pelayanan Publik, Ekonomi Lokal melalui Pengembangan pusat ekonomi baru yang terintegrasi di berbagai wilayah.

Infrastruktur Dasar serta Layanan Inklusif melalui Penguatan perlindungan sosial dan layanan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Program Strategis dan Infrastruktur telah dicanangkan, di antaranya pengembangan angkutan umum massal Koridor 2 (Bojonggede – Sentul Selatan), pembangunan Terminal Tipe C, serta pengembangan sekolah unggulan tingkat SD dan SMP Negeri dan pembangunan hutan kota.

Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Rochmat Jatnika, menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang matang dan terintegrasi dalam forum pembahasan rancangan awal program pembangunan daerah. Menurutnya, perencanaan menjadi fondasi utama dalam menentukan arah kebijakan dua tahun ke depan.

“Bagi kami, kegiatan hari ini sangat penting. Fail to plan, plan to fail. Jika kita gagal merencanakan, maka sebenarnya kita sedang merencanakan kegagalan. Karena itu, forum ini menjadi ruang strategis, seluruh stakeholder hadir untuk merancang langkah ke depan,” ujar Ajat.

Ia mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir, termasuk para tokoh agama dan berbagai unsur pemangku kepentingan.

Menurutnya, kehadiran seluruh elemen tersebut menjadi energi positif dalam menyusun perencanaan yang lebih baik, meski di tengah kesibukan pelaksanaan program dan pemeriksaan yang sedang berjalan.

Sekda menyampaikan pesan Bupati Bogor bahwa persoalan kemiskinan dan pengangguran masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Pemerintah Kabupaten Bogor terus berikhtiar menurunkannya hingga mendekati nol, sejalan dengan amanat Presiden Republik Indonesia.

Untuk menekan angka pengangguran terbuka (TPT) terus ditekan melalui pelaksanaan program padat karya. Program ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, khususnya masyarakat yang belum memiliki pekerjaan.

Selain itu, bantuan keuangan desa juga ditingkatkan agar mampu menjadi penggerak ekonomi lokal berbasis pemberdayaan masyarakat.