JAGATANI: Insiden UGM Harus Menjadi Momentum Memperkuat Dialog Demokrasi

BOGORTODAY.COM – Peristiwa pembubaran diskusi publik yang menghadirkan sejumlah pejabat Kabinet Prabowo-Gibran di Universitas Gadjah Mada (UGM) pada Senin (15/6/2026) malam menjadi sorotan nasional.

Insiden yang melibatkan ratusan mahasiswa tersebut memunculkan berbagai respons dan perdebatan mengenai ruang demokrasi, kebebasan berekspresi, serta hubungan antara pemerintah dan kalangan akademisi.

Menanggapi situasi tersebut, Jejaring Penggerak Agraria dan Kaum Tani Hutan Indonesia (JAGATANI) menyampaikan pernyataan sikap yang menekankan pentingnya melihat peristiwa di UGM secara utuh dan proporsional.

Menurut JAGATANI, kejadian tersebut mencerminkan dua elemen penting dalam kehidupan demokrasi, yakni keberanian mahasiswa dalam menyampaikan kritik dan kesiapan pemerintah untuk membuka ruang dialog.

Bagi JAGATANI, aksi mahasiswa tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk penolakan terhadap kehadiran pejabat negara.

Lebih dari itu, aksi tersebut merupakan cerminan kegelisahan sosial yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya kelompok petani kecil, buruh tani, serta masyarakat adat yang selama ini menghadapi berbagai persoalan agraria dan tekanan terhadap ruang hidup mereka.

Mahasiswa sebagai bagian dari kaum intelektual dinilai tengah menyuarakan keresahan masyarakat yang merasa belum memperoleh kepastian atas berbagai persoalan mendasar, mulai dari tata ruang, konflik agraria, alih fungsi lahan, hingga ancaman terhadap wilayah-wilayah adat di berbagai daerah, termasuk Papua.

Dalam pandangan JAGATANI, kampus harus tetap menjadi ruang yang bebas dan independen untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik.

Tradisi intelektual yang hidup di perguruan tinggi merupakan salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi dan memastikan kebijakan negara tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

Karena itu, tuntutan mahasiswa mengenai transparansi kebijakan pertanahan, reforma agraria, tata ruang, serta upaya pengentasan kemiskinan harus dipandang sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial yang sah dalam negara demokratis.

Namun demikian, JAGATANI juga memberikan apresiasi terhadap sikap para pejabat pemerintah yang hadir dalam agenda tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, serta Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko dinilai menunjukkan respons yang patut dihargai dalam menghadapi situasi yang memanas.