BOGOR, TODAYÂ – Konflik yang terjadi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Galuga, berhembus hingga taÂtaran Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Bahkan, mereka setuju jika TPAS itu segera ditutup.
Seperti yang diungkapkan Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat, Teuku Hanibal Aswar, jika lokasi TPAS semakin hari terus mendekati pemukiÂman warga, sehingga TPAS yang terletak di Kecamatan Cibungbulang itu harus ditutup.
“Galuga sudah tak layak lagi diÂjadikan TPAS. Karena lokasinya sudah berdekatan dengan pemukiman warga. Maka dari itu, kami setuju Galuga dituÂtup saja untuk selamanya,†kata anggota dewan dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Barat itu, kepada Bogor Today, JuÂmat (29/1/2016).
Politisi PPP ini menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang mengupayakan pembangunan fisik TemÂpat Pembuangan dan Pengolahan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo, Kecamatan Klapanunggal, dipercepat operasionÂalnya.
Kami di DPRD Jabar menyetujui TPÂPAS Nambo segera dioperasionalkan. Upaya percepatan terus dilakukan, salah satunya dengan menyiapkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk meramÂpungkannya supaya bisa beroperasi pada 2017,†lanjutnya.
Ia juga meminta warga yang protes terhadap keberadaan TPAS Galuga untuk legowo dan tetap membiarkan truk-truk pengangkut sampah memasuki kawasan.
“Hidup dekat dengan TPAS itu meÂmang kurang nyaman. Tapi, Galuga saat ini menjadi satu-satunya yang dimiliki Pemkot/Pemkab Bogor,†tukasnya.
Ia menambahkan, kedua pemerintah daerah itu berkewajiban melakukan peÂmulihan kawasan setelah Galuga resmi ditutup permanen.
“Keduanya sebagai pengguna TPAS Galuga tidak boleh lepas tangan begitu saja. Mereka harus mencari solusi agar bekas TPAS tidak menimbulkan dampak negatif di kemudian hari,†tandas Hanibal.
DPRD Provinsi Jawa Barat saat juga tengah membahas rancangan peraturan daerah (raperda) pengolahan sampah, agar konflik seperti Galuga tak muncul lagi.
“Perda ini akan menjadi payung huÂkum. Karena didalamnya diatur soal retribusi dan pemberian kompensasi keÂpada warga yang terdampak,†lanjutnya.
Bupati Bogor, Nurhayanti mengungÂkapkan, tidak cuma Kabupaten Bogor yang menginginkan adanya percepatan operasional TPPAS Nambo. Kota Bogor, Kota Depok dan Jakarta pun memiliki keÂinginan sama.
“Kami minta Pemprov Jabar memÂpercepat penyelesaian proyek TPPAS Nambo. Karena bukan Kabupaten Bogor saja yang butuh. Kota Bogor, Depok juga perlu karena mereka mulai kesulitan membuang sampah,†kata Nurhayanti.
(Rishad Noviansyah)