86Presiden-Joko-Widodo-JokowiJAKARTA TODAY– Presiden Joko Widodo segera mere­strukturisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencegah terulangnya kasus peredaran vaksin palsu.

Restrukturisasi tersebut, menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, menunjuk­kan bahwa pemerintah tak setengah-setengah dalam memberantas peredaran vak­sin palsu.

“Presiden segera mere­strukturisasi BPOM, dan akan menugaskan satu orang un­tuk melakukan pembenahan (dalam BPOM),” kata Pramo­no di Kantor Sekretariat Kabi­net, Jumat (15/7).

BPOM saat ini dipimpin oleh Bahdar Johan Hamid selaku pelaksana tugas. Jika badan itu telah memiliki kepa­la definitif, ujar Pramono, ba­rulah restrukturisasi akan di­laksanakan.

“Nanti akan diumumkan. Intinya nanti secara bersama-sama akan ditangani Kemkes dan BPOM,” ujar Pramono.

Plt Kepala BPOM Bah­dar Johan pada akhir Juni mengakui lembaganya tidak mengawasi vaksin impor. Ber­dasarkan hasil penyelidikan, vaksin impor itulah yang diop­los menjadi vaksin palsu.

Kelalaian pengawasan itu, menurut Bahdar, karena BPOM kekurangan sumber daya manusia. “Kami ber­salah. Kami mohon maaf atas apa yang terjadi, tapi kami su­dah melakukan apa yang kami bisa,” kata Bahdar.

Ia berkata, kewenangan BPOM hanya pada penga­wasan obat dan makanan, namun bukan pada pembua­tan dan penyaluran obat serta vaksin yang merupakan ke­wenangan Kemkes.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek telah mengumumkan 14 rumah sakit yang menerima vaksin palsu. Dari 14 RS itu, 13 di antaranya berlokasi di Kabupat­en dan Kota Bekasi, Jawa Barat.

Deretan RS penerima vaksin palsu itu ialah RS Dr. Sander Batuna, Cikarang; RS Bhakti Husada, Cikarang; RS Sentra Medika, Cikarang; RSIA Puspa Husada, Bekasi; RS Kar­ya Medika, Bekasi; RS Kartika Husada, Bekasi; RSIA Sayang Bunda, Bekasi; RSU Multazam Medika, Bekasi; RS Permata Bekasi; RSIA Gizar, Cikarang; RS St. Elisabeth, Bekasi; RS Ho­sana Medica Lippo Cikarang; RS Hosana Medica Bekasi; dan RS Harapan Bunda, Jakarta Timur.(Yuska Apitya/net)

loading...