Kursi Sekjen MA Kosong

JAKARTA TODAY– Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurha­di akhirnya lengser di tengah pemeriksaan KPK atas dirinya. Kini, kursi Sekjen MA masih kosong dan menunggu penga­juan nama baru. Pengunduran Nurhadi ini sarat kontriversi.

Sepanjang Nurhadi menjadi Sekretaris MA, hakim agung Gayus konsisten mengkritik gaya kepemimpinannya. Data yang dihimpun, Gayus dilantik menjadi hakim agung pada No­vember 2011. Sebulan setelahn­ya, Nurhadi dilantik menjadi Sekretaris MA. Sebagai mantan anggota DPR yang mengagung­kan demokrasi dan transpar­ansi lembaga, Gayus mulai gerah dengan gaya kepemimpinan Nurhadi menjalankan nakhoda MA. Kritikan pertama ia lon­tarkan saat para hakim agung duduk di pesawat kelas eko­nomi, tapi para PNS MA malah duduk di kelas bisnis. Protokoler tersebut dinilai tidak etis karena tidak sesuai dengan fungsi dan perannya. Gayus juga memper­tanyakan transparansi pengelo­laan keuangan MA.

Gayus juga menyerukan upaya pembenahan institusi MA sesuai dengan amanat reformasi dan penciptaan institusi negara yang bersih, efisien, dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Gayus me­nyerukan pembenahan prioritas jangka pendek yaitu pengem­bangan transparansi dan akunt­abilitas pada aspek pengorgan­isasian MA dan kinerja MA. Atas kritikan itu, Nurhadi berang dan naik pitam. “Saya nggak pernah takut sama siapa pun, karena saya clean. Saya nggak peduli, saya labrak betul (Gayus Lum­buun) karena saya clean. Saya jamin satu rupiah pun saya tidak punya pikiran untuk main-main terutama dalam anggaran. Ka­lau eselon I ketahuan (korupsi) sama saya, saya amputasi,” kata Nurhadi di ruang kerjanya kala itu.

Hakim agung Djoko Sarwo­ko yang juga juru bicara MA dan Ketua Muda MA bidang Pidana Khusus ikut membela kolegan­ya. “Kalau Gayus Lumbuun ker­ena dari anggota DPR pindah ke MA yang harapannya mau men­jadi pimpinan tetapi ternyata tidak laku. Jadi dia kecewa berat lalu menciptakan konflik. Gayus Lumbuun ngawur itu. Saya su­dah delapan tahun jadi hakim agung tidak pernah merasa di­nomorduakan karena saya tidak gila hormat,” kata Djoko.

Atas berbagai kritikan itu, Gayus pelan-pelan disingkirkan secara sistematis. Di sisi lain, gaya kepemimpinan pimpinan MA semakin tak terkontrol sep­erti saat menyewa pesawat jet pribadi untuk rapat di Wakatobi pada Mei 2014.

Lima tahun berselang, kekhawatiran Gayus itu kini ter­bukti. Lembaga tertinggi yang seharusnya bersih, agung dan menjaga marwah ke-Ilahi-an, malah memberikan tontonan sebaliknya. Orang-orang di seki­tar lingkaran Nurhadi satu per satu ditangkap KPK, dari Edy Nasution hingga Andri Tristian­to Sutrisna. Kala itu, KPK sudah menyebut ada gunung es di MA yang susah ditembus. “Sistem harus kita perbaiki. Untuk MA itu banyak. Tapi sebenarnya mereka tidak konsisten dengan sistem operating yang sudah mereka buat. Sudah ada kok, mana yang belum diatur di neg­eri ini? Enggak konsisten saja semuanya,” cetus pimpinan KPK Saut Situmorang.

Nurhadi juga disebut-sebut terlibat, sehingga KPK mengelu­arkan Surat Perintah Penyelidi­kan untuk menyelidiki Nurhadi pada 22 Juli 2017. Di tengah pusa­ran itu, Nurhadi akhirnya men­gundurkan diri. “Maka dengan demikian dengan pengunduran diri itu akan efektif pada tanggal 1 Agustus besok,” kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung.