7jkBANK Indonesia (BI) memperkirakan laju ekonomi masih akan melandai pada semester I 2016 selaras dengan rendahnya pertumbuhan kredit perbankan. Namun, bank sentral optimistis realisasinya dipenghujung tahun bisa menembus 5,6 persen.

Oleh : Yuska Apitya
[email protected]

Gubernur BI Agus D.W Mar­towardojo menjelaskan lesunya aktivitas ekonomi pada paruh pertama tahun ini sudah tercer­min dari penyaluran kredit perbankan yang hanya tumbuh 9,53 persen selama Januari (year on year).

Menurutnya, hal itu terkait pula den­gan tren penurunan harga komoditas, terutama harga minyak mentah, yang berpengaruh negatif terhadap sektor swasta. “Kita harapkan di 2016, pertum­buhan masih di kisaran 5,2-5,6 persen,” kata Agus, kemarin

BI mencatat realisasi kredit perbank­an pada Januari 2016 sebesar Rp4.009,4 triliun, tumbuh 9,3 persen dibandingkan dengan realisasi periode yang sama ta­hun lalu (year on year). Penyaluran kredit pada awal tahun melambat jika diband­ingkan dengan realisasi pertumbuhan Desember 2015 yang sebesar 10,1 persen (year on year). Perlambatan pertumbu­han kredit terutama terjadi pada kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi (KI).

Agus menjelaskan pelemahan per­mintaan KMK diakibatkan imbas penu­runan harga komoditas dan aktivitas ekspor yang melemah. “Jadi kita bisa pahami kalau pertumbuhan ekonomi agak melemah di beberapa tahun Ini karena kita lihat selama 4 tahun har­ga-harga komoditas terus menurun,” katanya.

Namun, lanjutnya, langkah stim­ulus yang dilakukan pemerintah dengan terus menggenjot belanja pemerintah diyakini akan berdam­pak positif terhadap dunia usaha. Hal itu diyakini akan memberikan efek lanjutan terhadap pengajuan pinjaman swasta ke bank.

“Permintaan domestik memang masih menjadi andalan utama bagi pertumbuhan, tapi kalau dilihat sek­tor swasta dan rumah tangga semua harus lebih baik,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ju­suf Kalla ( JK) mengatakan selama ini pertumbuhan anggaran negara tidak berbanding lurus dengan pertumbu­han ekonomi nasional. Karenanya, ia menilai sudah saatnya ekonomi In­donesia mengurangi ketergantungan dari pengeluaran pemerintah.

JK mengungkapkan porsi ang­garan belanja negara selalu menin­gkat dua kali lipat setiap lima tahun sekali. Contohnya, jika pada pada 2005 alokasi belanja negara sebesar Rp 495 triliun, maka pada 2010 pagu­nya menembus Rp1.000 triliun atau melonjak 102 persen. Bahkan pada 2015, alokasi belanja negara menca­pai Rp1.800 triliun.

Sementara bicara soal ekonomi, kata Wapres, tercatat pertumbu­hannya pada 2005 di kisaran 5 pers­en. Pertumbuhan ekonomi sempat naik menjadi 6,1 persen pada 2010, sebelum akhirnya terkoreksi men­jadi hanya 4,79 persen pada tahun lalu.

Atas dasar itu, menurut JK, sudah saatnya konsumsi swasta, investasi, dan ekspor mengambil porsi yang lebih besar di dalam pembangunan ekonomi. “Maka dari itu, tentu ang­garan itu tidak hanya yang diukur tidak hanya dengan anggaran neg­ara, tapi juga menyangkut investasi swasta dan masyarakat secara kes­eluruhan. Artinya, pemerintah ber­tugas menggerakkan pembangunan masyarakat karena Pemerintah tidak bisa berdiri sendiri,” ujar JK.

Dengan demikian, lanjut JK, su­dah saatnya Indonesia tidak fokus pada besaran anggaran yang dike­luarkan pemerintah setiap tahunnya namun lebih melihat efektifitas ang­garannya. Karenanya, ia berharap Kementerian dan Lembaga Negara bisa memperkecil porsi anggaran operasional dan memperbesar ang­garan belanja modal. “Yang pent­ing bagaimana anggaran itu sendiri meng-create pembangunan yang lebih tinggi, bukan hanya angka ang­garannya saja yang lebih tinggi. Jadi setiap anggaran harus punya tujuan dan targetnya, sehingga jangan cari programnya apa, tapi proyeknya un­tuk apa,” katanya.

Selain itu, ia juga berharap per­tumbuhan anggaran operasional pemerintah nantinya bisa lebih ren­dah dari anggaran belanja modal yang justru bisa mendapatkan mul­tiplier effect. “Karena di sini pemer­intah bertugas di samping mengger­akkan anggaran juga menggerakkan masyarakat dan pengusaha dalam membangun,” jelasnya.

Sebagai informasi, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2015 tercatat sebesar Rp 1.235,8 triliun atau 95,5 persen dari Rp 1.294 tril­iun. Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbu­han belanja pemerintah tahun 2015 masing-masing tercatat sebesar 5,38 persen di mana angka itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 sebesar 1,16 persen.

Kendati demikian, Produk Do­mestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2015 masih didominasi oleh kon­sumsi masyarakat dengan besaran 55,92 persen dari total PDB sebesar Rp 11.540,8 triliun. (*)