Sikap Ombudsman Mengeyampingkan Fakta Hukum

SENTUL TODAY –  Manajemen PT Sentul City Tbk, pengembang kawasan hunian Sentul City  menilai Siaran Pers Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya tanggal 5 April 2019 mengenyampingkan fakta hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku jika tetap bersikukuh terhadap pendapatnya dalam rekomendasi atas permasalahan sistem penyediaan air minum di kawasan Sentul City.

“Padahal kita sudah menjelaskan dan dibenarkan oleh Pemkab Bogor dan PDAM Tirta Kahuripan bahwa penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seluruh warga di Sentul City bersumber dari Kerjasama antara PDAM Tirta Kahuripan dengan Pengembang yang telah dilakukan sejak tahun 2005 dan Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama Pengembang yang terbit pada tahun 2017 berdasarkan SIPA sungai Cibimbin,” jelas Alfian Mujani, Head of Corporate Communication PT Sentul City dalam siaran persnya.

Alfian menjelaskan, Izin penyelenggaran SPAM telah dimohonkan pembatalannya oleh sekelompok warga yang menamakan dirinya Komite Warga Sentul City (KWSC) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan putusan-putusan sebagai berikut yaitu: Petama,  putusan PTUN Bandung Nomor :  75/G/2017/PTUN-Bdg mengabulkan permohonan pembatalan Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama pengembang. Kedua, Putusan PTTUN Jakarta Nomor :  11/B/2018/PT.TUN.JKT membatalkan putusan PTUN Bandung yang membatalkan Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama  pengembang. Ketiga, putusan MA Nomor : 463 K/TUN/2018 membatalkan Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama  pengembang.

“Kami menghargai Putusan MA Nomor : 463 K/TUN/2018 dan telah mempersiapkan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali atas putusan MA itu,” papar Alfian.

Berdasarkan Putusan MA, kata Alfian  yang dibatalkan adalah Izin Penyelenggaraan SPAM atas nama pengembang berdasarkan SIPA sungai Cibimbin sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Permen PUPR 25/2016 yang menyatakan: Badan Usaha melaksanakan Penyelenggaraan SPAM dengan memiliki SIPA atau Izin Pengusahaan Sumber Daya Air sesuai ketentuan peraturan perundang undangan” dan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Permen PUPR 25/2016 yang menyatakan: Jenis Badan Usaha dalam penyelenggaraan SPAM meliputi: Badan Usaha yang bergerak di bidang perumahan dan kawasan permukiman”, Bukan Perjanjian Kerjasama Antara PDAM dengan Pengembang.

“Jadi, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya tidak dapat semena-mena memberikan rekomendasi yang jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan mengabaikan hak pengembang atas fakta hukum bahwa dengan dibatalkannya Izin Penyelenggaraan SPAM a/n Pengembang oleh Putusan MA berarti kerjasama antara PDAM dengan Pengembang menjadi batal atau sudah tidak berlaku lagi, hal tersebut melanggar Pasal 66 ayat (2) PP 122/2015 yang mengatur tentang ketentuan peralihan yang menyatakan bahwa: pelaksanaan penyelenggaraan,” tegasnya.

SPAM yang dilakukan, kata Alfian  melalui mekanisme kerjasama antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dengan badan usaha swasta yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian kerjasama.

Alfian mengatakan, Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya juga tidak dapat mengabaikan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Permendagri 9/2009 jo. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf a Perda Kabupaten Bogor 7/2012 yang menyatakan bahwa: Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan site plan dilakukan secara bertahap,  sehingga tiak dapat bersikukuh bahwa utilitas berupa jaringan air bersih di luar izin lokasi Pengembang sepanjang 5,7 KM dengan nilai investasi yang besar harus diserahterimakan kepada Pemkab Bogor.

“Karena bukan saja melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku tapi juga melanggar hak keperdataan dan hak asasi manusia dari pengembang serta melanggar ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa  setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum,” tegasnya (*/Iman R Hakim)

loading...