PAD Tak Mampu Obati Kemiskinan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bogor sebesar Rp 2 triliun pada tahun 2018, diperkirakan bakal terlampaui pada 2016 mendatang.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Hingga 16 Desember 2015 saja, realisasi PAD su­dah mencapai Rp 1,85 triliun atau 103,85 pers­en dari target Rp 1,75 triliun dalam APBD Perubahan.

Namun besaran PAD tersebut langsung mendapat sorotan dari pengamat ekonomi dari STIE Kes­atuan Bogor, Sujana. Menurutnya, PAD yang terus meningkat belum mencerminkan Bumi Tegar Beriman sebagai daerah maju.

Ia pun mempertanyakan APBD yang besar, namun kemiskinan berkisar delapan persen dari jumlah penduduk.

“Paradigma bahwa kontribusi terbesar PAD dari PBB dan BPHTB itu salah. Coba digarap dari sektor pariwisata. Rata-rata, infrastruktur wisata disini buruk. Padahal, kalau wisata menyumbang PAD besar ada pergerakan ekonomi di masyarakat bawah, ada penghasilan,” katanya.

Menurutnya, jika pemkab ber­harap mendapat PAD lebih dari me­naikkan NJOP, sama saja memberat­kan masyarakat. Mestinya, kata dia, masyarakat diberi jalan untuk mem­peroleh penghasilan.

“Nanti penghasilannya untuk membayar pajak,” imbuhnya.

Kepala Dinas Pendapatan Dae­rah (Dispenda) Kabupaten Bogor, Dedi Bachtiar mengungkapkan, PAD Kabupaten Bogor meningkat 22,70 persen ketimbang tahun 2014 yang realisasinya sebesar Rp 1,45 triliun.

“Kontribusi terbesar PAD kita bersumber dari Pajak Bumi dan Ban­gunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB),” jelas Dedi Bachtiar disela diskusi publik bertajuk “Optimalisasi PAD, Menuju Kabupaten Bogor Terma­ju 2018”, yang digelar Kelompok Wartawan DPRD Kabupaten Bogor di Ruang Serbaguna Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, akhir pekan lalu.

Dedi menjelaskan, PBB pedesaan dan perkotaan memberi kontribusi sebesar Rp 351,3 miliar atau naik 30,41 persen dari tahun sebelumnya Rp 270 miliar. Potensi pendapatan dari PBB masih sangat besar.

“Karena dari BPHTB, kita bisa mendapat kontribusi Rp 400 miliar, mengingat Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah di Bumi Tegar Beriman sangat jauh dari harga rill di lapan­gan,” kata dia.

Saat kewenangan PBB dan BPHTB diserahkan dari pemerintah pusat ke daerah, nilai PBB berkisar Rp 800 miliar pertahun. Sementara BPHTB hanya Rp 50 miliar.

Ketua Komisi II DPRD Kabupat­en Bogor, Yuyud Wahyudin men­gatakan, melihat tren naiknya PAD, target menjadikan Kabupaten Bogor sebagai penghasil PAD tertinggi di In­donesia sangat mungkin terealisasi.

“Saat ini kita sudah urutan keli­ma di Indonesia dan tertinggi di Jawa Barat. Tapi masih banyak potensi yang harus digali,” ujar Politisi PPP itu. (*)