Ismet Ali
Master Coach Human Capital
RABU 09 November 2015 akan menjadi hari bersejarah, karena banyak kabupaten dan kota di Indonesia melaksanakan pilkada serentak. Pertanyaannya, apakah kepala daerah yang baru terpilih nanti akan mau dan mampu menÂgubah birokrasi dibawah pimpiÂnannya menjadi lebih efektif dan lebih efisien dalam melayani rakyÂat yang memilihnya?
Birokrasi yang efektif dan efisien tentu sangat bermanfaat bagi rakyat. Semua kepentingan masyarakat (kemudahan beruÂsaha dan lapangan kerja, kesehatÂan, pendidikan, sampai partipasi politik) dapat diselesaikan di biro pemerintahan. Tentu pimpinan dan karyawan pemda atau pemÂkod harus bekerja dengan prinÂsip: Bersih, Transparan dan ProfeÂsional (BTP).
Birokrasi yang diciptakan Max Weber, selama ini memang sering bermakna negatif bagi rakyat. Sejumlah atribut seperti karyÂawan pemda atau pemkod yang bekerja tidak efisien, penerapan peraturan yang tidak jelas, tangÂgung jawab yang keliru, sikap tiÂdak manusiawi, banyak pekerjaan menggunakan kertas, sikap anti perubahan, bermalas-malasan melayani rakyat, sampai ujung-ujungnya pada politik uang.
Para ahli birokrasi telah meÂnyatakan bahwa birokrasi yang efektif dan efisien sangat membuÂtuhkan kepala daerah dan karyÂawan yang memiliki komitmen keadaan sekarang, dimana karyawan pemda atau pemkot masih rendah komitmen dan kompetensinya, maka birokrasi sebagai konsep yang baik dibuat Max Weber, hanya akan membuat “high cost economy†dan “demotivasi†bagi masyarakat yang dilayani oleh birokrasi tersebut. dan kompetensi. Bila mengacu pada
Oleh karena itu memilih calon keÂpala daerah yang memiliki semangat tinggi untuk melakukan reformasi biÂrokrasi adalah wajib bagi kita. Ketika karyawan pemda atau pemkod beÂlum bisa bekerja dengan komitmen dan kompetensi yang tinggi, maka tidak ada jalan lain selain kepala daeÂrah yang baru wajib melakukan reÂformasi agar birokrasi bekerja lebih efektif dan lebih efisien.
Perubahan memang harus dari atas, dan karyawan di bawahnya wajib ikut merubah pemikiran, perkataan dan perÂbuatan agar siap menjalankan “pelayanÂan prima†kepada rakyat dalam menduÂkung program kerja kepala daerah yang baru. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab dunia dan akhirat, karena jabatan itu amanah dan mereka sudah disumpÂah untuk itu.
(intennadya)
