Untitled-8PT WIJAYA KARYA TBK (WIKA) harus putar otak mencari dana segar untuk menyelesaikan ber­bagai proyek yang telah diren­canakan sebelumnya. Pasalnya, Penyertaan Modal Negara (PMN) tertunda.

Agar beberapa proyek strategis yang sudah direncanakan tak terganggu akibat penundaan PMN 2016 sebesar Rp 4 triliun, WIKA memburu sumber dana segar lain.

Rencananya, WIKA akan melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) senilai Rp 6 triliun. Pener­bitan obligasi tersebut akan dilakukan jika WIKA tidak mendapatan PMN di tahun depan. Direktur Keuangan WIKA Adji Firmantoro mengatakan, mengenai pendanaan proyek-proyek tersebut, saat ini pers­eroan sedang menjajaki be­berapa alternatif pendanaan atas tertundanya PMN 2016, antara lain penerbitan emisi obligasi, global bond, atau alternatif Medium Term Note (MTN). Alternatif tersebut akan dilakukan jika keputusan PMN belum ada kepastian.

BACA JUGA :  Wedang Tape Ketan, Santapan Hangat Enak Dinikmati Saat Hujan

“Kami akan terus men­jalankan proyek. Jika PMN tertunda, kami akan cari pen­danaan melalui pasar modal salah satunya PUB senilai Rp 6 triliun,” ujar Adji Firmantoro dalam acara Investor Summit 2015, di Gedung BEI, Jakarta, Senin (9/11/2015).

Adji menjelaskan, untuk tahap pertama penerbitan obligasi tersebut akan di­lakukan tahun 2016. Obli­gasi berkelanjutan ini me­miliki jangka waktu 5 tahun. Nantinya, hasil dari pener­bitan obligasi terebut akan digunakan untuk mendanai beberapa proyek.

Proyek-proyek tersebut antara lain pembangunan Ka­wasan Industri Kuala Tanjung Rp 480 miliar, PLTU Banten 2×1.000 MW senilai Rp 1,69 triliun, PLTU Aceh 2×200 MW Rp 1,2 triliun, sementara pem­bangunan jalan tol terdiri dari jalan Tol Soreang-Pasir Koja Rp 113 miliar, jalan Tol Mana­do-Bitung Rp 198 miliar, jalan Tol Samarinda-Balikpapan Rp 238 miliar, serta proyek Wa­ter Treatment Plant (WTP) Jatiluhur 5.000 I/detik Rp 84 miliar.

BACA JUGA :  Menu Makan Siang dengan Lele Bumbu Cabe yang Lezat dan Pedas Nampol

Alternatif lainnya yang bisa dilakukan adalah private place­ment atas saham pemerintah sebesar 65,05% dengan tetap menjaga pemerintah seba­gai pemilik saham mayoritas. “Kami belum tahu, global bond atau obligasi, k ami masih perlu melihat-lihat mana yang paling murah. Nilainya ini Rp 6 triliun,” tandasnya.

(Alfian M| dtc)

============================================================
============================================================
============================================================