BOGOR TODAY – Soal rencana pemindahan kantor Walikota Bogor ke Katulampa, Bogor Timur, terus menuai sorotan. Bahkan, tak tanggung-tanggung Pemkot Bogor nekat merogoh kocek dari pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada pemerintah pusat sebesar Rp2,05 triliun.

Sorotan itu datang dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Akhmad Saeful Bahri.

Menurutnya, rencana pemindahan pusat pemerintahan perlu adanya perencanaan yang matang, seperti adanya peraturan daerah (perda) dan site plan (rencana tapak). Pasalnya, kata dia, wacana tersebut bakal membutuhkan biaya tak sedikit.

“Pemindahan pusat pemerintahan nggak bisa sekonyong-konyong dilakukan, tetapi harus menempuh mekanisme dengan didukung oleh perda,” ujar ASB sapaan akrabnya, Jumat (4/9/2020).

Selain itu, pria pecinta motor klasik tersebut menilai bahwa wacana pemkot untuk melakukan pinjaman lunak sebesar Rp2,05 triliun melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), merupakan tindakan nekat.

Sebab konsekuensinya jatah Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kota Bogor dari pemerintah pusat akan dipotong selama 10 tahun. Seharusnya, DAU dimanfaatkan untuk berbagai infrastruktur bagi masyarakat.

“Kalau sudah ada ancang-ancang untuk meminjam, harusnya sudah ada ekspos dulu ke DPRD. Tapi kenyataannya nggak ada. Lahan yang katanya enam hektare titiknya dimana, kita juga nggak tahu. Harus didetailkan itu, jangan hanya diawang-awang,” tegas ASB.

Dengan demikian, ia lebih mendukung jika Pemkot lebih fokus pada penuntasan proyek Jalan Regional Ring Road (R3) untuk mengurai kemacetan Jalan Pajajaran hingga wilayah Tajur. Dibanding nekat membangun kompleks perkantoran atau menembuskan akses jalan pusat pemerintahan itu ke interchange (simpang susun) Jagorawi KM 42,5.

“Coba dibuatkan peta satelit dan lakukan arsiran bersama, dimana titik lokasi frontage (bagian depan) dari lokasi yang akan dibangun komplek perkantoran hingga ke interchange itu,” jelas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Sementara, Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD), Dheri Wiriadirama mengakui jika Pemkot Bogor telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) untuk meminta hibah terhadap lahan seluas enam hektar yang akan dibangun Komplek Perkantoran Walikota, yang disebut ada di wilayah Katulampa, Kecamatan Bogor Timur.

“Surat sudah dikirimkan ke DJKN, sekarang masih diproses. Mudah-mudahan tanggapannya positif,” tutupnya. (Bambang Supriyadi)