JAKARTA TODAY- Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengatakan, kebijakan program uang muka 1 persen untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dicanangkan oleh pemerintah menaikkan penjualan rumah mencapai 30 persen. Program ini merupakan bagian dari program penyediaan satu juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
“Ada kenaikan penjualan 30 persen dan serapannya dalam beberapa bulan ini,” ujar Junaidi di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/3).
Di sisi lain, Apersi berharap program uang muka 1 persen tersebut tidak hanya berlaku bagi masyarakat berpenghasilan tetap saja tetapi juga didorong bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pekerja informal. Menurut Junaidi, masih banyak pekerja informal yang belum memiliki rumah akibat tidak bankable. “Para penjual-penjual itu kan nggak bankable, padahal itu termasuk data backlog,” kata Junaidi.
Sejauh ini penjualan rumah yang paling besar terjadi pada rumah subsidi. Harga rumah subsidi di setiap daerah berbeda, misalnya saja di Papua harganya bisa mencapai Rp 180 juta, di Kalimantan sekitar Rp 130 juta, dan di wilayah pinggiran Jakarta seperti Depok, Bogor, Bekasi, dan Tangerang sebesar Rp 140 juta. “Aturannya rumah subsidi maksimal tipe 36 dengan luas tanah minimal 60 meter persegi,” kata Junaidi.
Terkait dengan program KPR Mikro oleh Bank Tabungan Negara (BTN), Junaidi mengatakan, program tersebut cukup bagus untuk menyasar para pekerja informal agar memiliki rumah. Namun, program ini harus ada campur tangan pemerintah sebab BTN sudah mempunyai tugas berat. Apalagi, program KPR Mikro ini sepenuhnya ditanggung oleh perbankan.
