Terkait banyaknya sekolah-sekolah milik Kabupaten Bogor yang berdiri diatas lahan yang belum bersertifikat, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) terus berupaya melakukan sertifikasi lahan dari 1.637 sekolah baik SD, SMP, SMA dan SMK.
Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
Kita akan terus upayakan untuk semua lahan sekoÂlah itu memiliki setifikat. Saat ini, dari SD sampai SMA atau SMK yang berÂsertifikat memang baru 465 saja, tapi untuk tahun ini, DPKAD dan BPN siap untuk mensertifikasi 340 sekolah,†ujar Kabid Aset dan PengeÂlolaan Barang Daerah DPKAD, Iman Budiana, Selasa (9/4/2015).
Iman mengatakan, dari 1.534 SD, 419 diantaranya sudah bersertifikat. Sementara dari total 89 SMP, 35 dianÂtara juga telah bersertifikat. SedangÂkan SMA baru 9 sekolah yang memiÂliki sertifikat dari total 42 dan SMK hanya dua yang bersertifikat dari 8 sekolah secara keseluruhan.
“SK dari BPN itu sudah keluar untuk 340 sekolah. Itu untuk keseluÂruhan ya, kalau SD-nya berapa, SMP-nya atau SMA saya tidak tahu. IntiÂnya, untuk tahun ini ada segitu yang disertifikasi. Mudah-mudahan bulan ini mulai jalan,†lanjut Iman.
Iman menjelaskan, masih banÂyaknya sekolah yang berdiiri diatas lahan bodong ini karena dulunya laÂhan tersebut merupakan lahan milik warga yang dihibahkan kepada PemÂda untuk dibuatkan sekolah.
“Jadi tuh begini, khusus untuk SD itu kan tanahnya dari Inpres dan suÂdah diserahkan kepada kita (Pemda, red). Nah kalau sudah diserahkan sama kita, tinggal proses saja pemÂbuatan sertifikat dan sebagainya. Jadi tenang saja. Kalau ada yang mau menggugat. Sok silahkan saja,†ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PenÂdidikan Kabupaten Bogor, Dace SuÂpriyadi mengatakan bodongnya sertÂifikasi aset khususnya ditingkat SD karena sebelum diserahkan kepada pemerintah.
SD tersebut merupakan sekolah Inpres yang dananya berasal dari pusat dan tanahnya disediakan oleh camat atau lurah.
“Dulu itu begitu. Jadi kebijakanÂnya top to down. Misalnya, pemerinÂtah ada uang untuk membuat sekoÂlah di wilayah anu. Nah camat atau lurah disuruh cari tanah deh tuh. Kadang-kadang malah yang dipakai tanahnya sendiri,†jelas Dace.
Kalaupun ada yang menggugat biÂasa paling ahli waris saja yang nafsu karena harga tanah milik keluargÂanya kini jadi tinggi. Apalagi kalau di wilayah perkotaan
Meski begitu, ia juga terus meminÂta DPKAD dan BPN untuk segera menÂgurus sertifikasi aset sekolah-sekolah tersebut untuk menghindari penyeroÂbotan lahan sekolah tersebut.
“Ini harus segera disertifikasi, karena bisa diserobot. Saya denÂgar sih setiap tahunnya ada 100 sekolah yang disertifikasi yah, mudah mudahan bisa benar-benar terealisasi,†tutupnya.
(Rishad Noviansyah)
