Membogorkan Ekonomi Syariah

GELIAT perkembangan Ekonomi Islam di tanah air, yang lebih dikenal dengan istilah Ekonomi Syariah, semakin hari semakin pesat. Dukungan masyarakat luas terhadap sistem ekonomi alternatif yang diyakini sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ini terbukti semakin kuat. Minat masyarakat untuk mempelajari Ekonomi Syariah atau pun berekonomi secara syariah menunjukkan bahwa kehadirannya memang dibutuhkan dan menjadi tumpuan harapan perubahan kehidupan ke arah yang lebih baik lagi.

Oleh: ANTO APRIYANTO, S.Pd.I M.E.I

Posisi pemerintah yang awalnya dianggap belum mendukung sepenuhnya Ekonomi Syariah ditepis oleh langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang secara mengejut­kan mencanangkan Gerakan Eko­nomi Syariah (Gres!) di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakar­ta, Minggu (17/11/2013) silam. Pen­canangan program ini diharapkan mampu mendorong misi Indone­sia untuk menjadi pusat Ekonomi Syariah dunia. SBY berharap Gres! dapat meningkatkan akselerasi masyarakat pada Ekonomi Sya­riah. Sebab ia menilai sistem Eko­nomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang harus diperkuat di Indonesia mengingat saat pereko­nomian dunia mengalami gejolak, Ekonomi Syariah terbukti mampu bertahan. Ia juga mengatakan bahwa sistem bagi hasil dalam Ekonomi Syariah memiliki akar yang serupa dengan budaya Indo­nesia di masa lalu, semisal sistem membagi empat dan membagi dua. (ranahberita.com, 17/11/2013)

Saat itu pencanangan Gres! juga dihadiri oleh Ibu Ani Yudhoyo­no, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo serta Menteri Agama Suryadharma Ali dan Men­teri Sekretaris Negara Sudi Silalahi. Sayangnya, sepeninggal SBY men­jabat program Gres! ini tidak ter­dengar lagi hingga sekarang. Meski tidak dipungkiri bahwa ketika Pres­iden Joko Widodo dilantik secara resmi menjadi Presiden RI ketujuh Ekonomi Syariah ternyata masih dibutuhkan membantu tugas-tugas negara dengan mengangkat Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Prof. Bambang P.S. Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan.

Dari sekelumit kecil perjala­nan perkembangan Ekonomi Sya­riah tersebut di atas terdapat satu bagian yang berkaitan dengan se­jarah yang mungkin terlupakan. Bahwa sejatinya Ekonomi Syariah yang dewasa ini tengah booming di Indonesia tidak akan pernah memulai perkembangan yang begitu massif jika perjuangannya tidak pernah diawali dari kota hu­jan, Bogor. Tulisan ini mencoba mengingatkan kembali peran dan posisi Bogor dan warga Bogor se­bagai bagian yang tidak terpisah­kan dari sejarah perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. Ya, sejarah adalah cerminan di masa lalu yang bisa dijadikan ba­han monitoring dan evaluasi agar kehidupan di masa depan bisa lebih baik lagi. Apalagi manusia dan kehidupannya tidak akan per­nah lepas dari sejarah. Bukankah Presiden Soekarno telah mengin­gatkan JASMERAH!, Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah, yang disampaikannya dalam pidato HUT RI Tanggal 17 Agustus 1966?

Bogor: Kota Sejarah Ekonomi Syariah

Tidak dapat disangkal bahwa Bogor menyimpan berjuta kenan­gan dan sejarah yang berkaitan dengan negara Indonesia mau­pun dunia. Jika memang tidak bisa dikatakan sering, beberapa kali bahkan Bogor menjadi saksi suatu sejarah dan dengan senang hati menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan suatu sejarah. Misalnya Konferensi Panca Neg­ara II yang dihelat di Bogor pada 22–29 Desember 1954, sejatinya menjadi cikal bakal Konferensi Asia-Afrika yang beberapa waktu lalu diperingati ke-60 di Band­ung. Namun akhirnya terlupakan. Padahal inilah bukti nyata salah satu sumbangsih Bogor untuk dunia internasional. Atau kiprah dan kontribusi perjuangan rakyat Bogor Barat dalam melawan kolo­nialisme serta mempertahankan kedaulatan Indonesia yang dip­impin oleh Mayor TNI-AD KH. Sholeh Iskandar, pun mengalami hal serupa, terlupakan dari pen­tas sejarah nasional. Banyak bukti data dan saksi sejarah yang berbi­cara namun hingga detik ini peng­hargaan terhadap Sholeh Iskandar dan pasukannya sebagai pahlawan nasional tidak pula diberikan oleh pemerintah. Padahal ia merupak­an sahabat karib KH. Noer Alie, Mohammad Natsir, dan Sjafrud­din Prawiranegara, yang baru berhasil diakui sebagai pahlawan nasional masing-masing berturut-turut pada 2006, 2008, dan 2011. Dengan demikian, tanpa disadari warga Bogor mewarisi darah para pejuang dan pahlawan nasional.

Sebagai warga dan putra Bo­gor ‘ketururan’ para pejuang dan pahlawan, sudah saatnya melurus­kan sejarah dari segala hal upaya pembelokan atau penghapusan sejarah. Satu sejarah lain yang di­maksud adalah mengenai sejarah perkembangan Ekonomi Syariah di tanah air. Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata perjuangan penegakkan Ekonomi Syariah di Indonesia secara nasional dan for­mal dimulai dari Kota Bogor. Apa saja yang menjadi bukti dan saksi bahwa Kota Bogor adalah Kota Se­jarah Ekonomi Syariah?

1. Pusat Studi Ekonomi Islam

Lembaga yang secara concern meneliti dan mengkaji Ekonomi Is­lam pada masa Orde Baru berkua­sa bisa dikatakan masih sedikit. Apalagi aroma islamophobia pada waktu itu begitu menyengat. Maka sulit sekali melacak keberadaan kelompok studi Ekonomi Islam. Namun pada sekitar 1982 salah satu lembaga tersebut ternyata sudah ada di Kota Bogor. Lembaga itu bernama Pusat Studi Ekonomi Islam, didirikan A.M. Saefuddin di Universitas Ibn Khaldun Bogor. Dari lembaga inilah A.M. Saefud­din mulai menyebarkan ide ten­tang ekonomi Islam, baik secara konsepsi maupun aksi ke seluruh Indonesia. Di belahan Indonesia lain menyusul berdiri pula Forum Kajian Ekonomi dan Bank Islam (FKEBI) pada tahun 1990 di IAIN Sumatera Utara, yang menurut klaim Agustianto merupakan Per­guruan Tinggi paling awal dalam pengembangan kajian ekonomi Islam di Indonesia. (agustianto. com, 14/04/2011)

Tentu dilihat dari sumber oten­tik Kota Bogor lebih awal menjadi perintis studi Ekonomi Islam sebab pada 1982 sudah berdiri Pusat Studi Ekonomi Islam di Perguruan Tinggi Swasta Tertua di Bogor tersebut. Sedangkan di Kota Medan FKEBI baru berdiri 8 tahun setelahnya di IAIN-SU. Jelas, Kota Bogor adalah kota pertama yang mengkaji dan menggaungkan Ekonomi Syariah ke seluruh pelosok nusantara.