JAKARTA, Today – Setelah Bank Dunia, kini giliran Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumÂbuhan Indonesia sepanjang 2015 dari semula 5,2 persen menjadi 4,7 persen, kian jauh dari target pemerintah sebesar 5,7 persen.
Deputi Direktur Pelaksana IMF, Mitsuhiro Furusawa menÂgatakan revisi tersebut dipicu oleh melemahnya ekspor-imÂpor. “Revisi ini berdasarkan asesmen awal tim ekonomi IMF. Selain turunnya harga komoditas, ekspor juga tidak terlalu kuat,†katanya, Selasa (16/6/2015).
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), secara kumulatif sepanjang awal tahun hingga Mei 2015 nilai ekspor Indonesia meÂlemah 11,84 persen dibandingÂkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dalam lima bulan pertama tahun ini, ekspor hanÂya mencapai 64,72 miliar dolar Amerika Serikat (AS).
Sebelumnya, dalam sebuah jumpa pers yang mengiringi laporan Regional Economic Outlook, Wakil Direktur DeparÂtemen Asia Pasifik IMF Kalpana Kochhar mengisaratkan pemanÂgkasan. Dia menilai, kontraksi pertumbuhan yang lebih tajam dibandingkan perkiraan semula memicu keraguan perekonomiÂan Indonesia mampu mencapai estimasi awal, yakni 5,2 persen.
Revisi itu persis dengan proyeksi termutakhir Bank DuÂnia. Pekan lalu, lembaga terseÂbut juga merilis laporan yang memangkas pertumbuhan global sekaligus merevisi turun proyeksi pertumbuhan IndoneÂsia menjadi 4,7 persen. Selama kuartal I/2015 BPS mencatat perekonomian domestik hanya bertumbuh 4,7 persen.
Namun, Furusawa menuturÂkan ada potensi perbaikan laju pertumbuhan pada paruh kedÂua 2015 meski takkan signifikan mengungkit pertumbuhan. “Pada semester kedua, kami memandang ada peningkatan tetapi moderat. Hal ini sangat ditentukan oleh kemampuan mengeksekusi belanja modal, terutama di sektor infrastrukÂtur,†katanya.
Kendati demikian, perÂforma penyerapan anggaran pemerintah cenderung renÂdah. Hingga tengah Mei 2015 total realisasi belanja negara baru mencapai Rp540,5 triliÂun setara dengan 27,2 persen terhadap pagu APBN PerubaÂhan 2015.
Menanggapi hal itu, FuruÂsawa mengatakan kapasitas penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan melalui berbaÂgai strategi antara lain penyeÂderhanaan proses investasi, percepatan akuisisi lahan, dan perbaikan iklim bisnis, serta perencanaan yang matang dan jelas. Dia menggarisbawahi inÂvestasi dan keterlibatan swasta menjadi aspek penting untuk mengurangi ketergantungan pemerintah terhadap utang.
Untuk itu, Kepala Kantor Perwakilan IMF untuk InÂdonesia Benedict Bingham memperingatkan, pemerintah juga harus berhati-hati dalam upayanya mendorong penÂerimaan pajak. Menurutnya, serangkaian kebijakan baru bidang perpajakan baru akan berdampak signifikan pada penerimaan dalam jangka waktu menengah. “Kebijakan harus dikomunikasikan denÂgan baik untuk mengurangi ketidakpastian. Jangan sampai mengganggu iklim bisnis,†kaÂtanya.
(Adil | net)
