Menjaga Marwah Ulama

NAHDLATUL Ulama merupakan representasi paripurna dari Islam Nusantara, dalam kultur, jam’iyyah maupun harakah (gerakan). Gerak langkah Nahdlatul Ulama (NU), pada level jama’ah (komunitas) maupun jam’iyyah (organisasi) menjadi referensi utuh bagaimana menyelaraskan agama, ideologi, dan rasa kebangsaan. Dalam NU, ukhuwah basyariyyah, Islamiyyah, dan wathaniyyah berjalan harmonis untuk membentuk konfigurasi yang selaras dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Oleh: SAID AQIL SIROJ
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama

Persaudaraan antarma­nusia, sesama kaum Muslim maupun per­saudaraan dalam kon­teks kebangsaan memi­liki porsinya masing-masing yang seimbang.

Akan tetapi, ulama NU sadar betapa ukhuwah wathaniyyah perlu didahulukan untuk membi­na kebinekaan bangsa agar tetap kokoh dalam persatuan. Untuk itu, dalam historiografi pesantren, para kiai berpedoman jelas ten­tang Islam dan nasionalisme. Seperti yang ditegaskan para kiai dalam pertemuan tahun 1936 di Banjarmasin, tentang model da­rusalam (negeri kedamaian) seb­agai format Indonesia pasca ke­merdekaan.

Jembatan harmonis antara nilai-nilai agama dan nasional­isme inilah, yang menjadi fondasi tegaknya Indonesia. Inilah wajah Islam Nusantara yang dipraktik­kan para ulama yang menjadi pi­lar NU. Ini berbeda dengan model Islam di Timur Tengah, yang be­lum menemukan titik pertemuan antara keislaman dan kebangsaan. Islam Nusantara, jelas memberi ruang dialog antara format ke­agamaan dan strategi kebangsaan yang saling mendukung.

Sebagai benteng kokoh Is­lam Nusantara, para ulama NU bergerak secara istiqomah untuk mengembangkan pengetahuan, menguatkan jaringan serta mem­bentuk strategi kebangsaan yang sesuai dengan model kebinekaan negeri ini. Pengembangan pen­getahuan ulama Nusantara jelas dilakukan sejak masa Walisongo, yang mewariskan tradisi, konsep politik, dan artefak pengetahuan yang dapat bermakna hingga kini.

Selanjutnya, ulama-ulama Nu­santara, semisal Syekh Shamad al- Palimbani, Syekh Mahfudh at-Ter­masi, Syekh Nawawi al-Bantani, Syekh Yusuf al-Makassari, Syekh Ahmad al-Mutamakkin, dan jar­ingan ulama Nusantara memberi teladan tentang pentingnya kon­struksi pengetahuan Islam Nusan­tara.

Identitas kultural, isnad, silsi­lah, genealogi pengetahuan dan jaringan luas dalam spektrum pengetahuan Islam memberi bukti bahwa Islam Nusantara jelas men­jadi referensi bagi dunia interna­sional. Inilah yang seharusnya diteruskan oleh para ulama NU, dengan pengetahuan keislaman yang kuat, kemampuan menulis kitab dalam bahasa Arab, mampu berdialog dengan ulama-ulama Timur Tengah yang selama ini menjadi referensi pengetahuan. Dengan demikian, marwah ulama NU terjaga dan menjadi referensi pengetahuan Islam di level inter­nasional.

Pengetahuan luas dalam ka­jian keislaman dan strategi poli­tik kebangsaan, menjadi ciri khas ulama-ulama NU, yang dalam rentang sejarahnya dipraktikkan Kiai Hasyim Asyari, Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Bisri Syansuri, dan penerusnya hingga kini. Posi­si Rais Aam bukan jabatan politis, tetapi merupakan penghormatan pengetahuan, kezuhudan, dan kemampuan bergerak dalam level politik kebangsaan, bukan seka­dar politik kekuasaan.

Politik Kebangsaan

Almarhum KH M Sahal Mah­fudh merupakan seorang kiai yang penulis kagumi. Beliau tidak sekadar hadir sebagai pemimpin yang sangat peduli terhadap nasib pesantren, namun juga mampu menakhodai NU sebagai jam’iyyah yang konsisten, mandiri, dan berdiri tegak di tengah silang sen­gkarut kepentingan politik. Kiai Sahal merupakan guru sekaligus mentor penulis dalam mengabdi di NU.

Kiranya, kisah di balik muk­tamar ke-32 di Makassar memberi bukti bahwa Kiai Sahal tidak in­gin mengejar jabatan. Beliau mau menjadi Rais Am, dalam rangka menyelamatkan organisasi ini dari terpaan badai politik dan kepent­ingan-kepentingan sesaat yang menjebak warga nahdliyin. Kiai Sahal sadar, betapa berat menjaga marwah Rais Am Syuriah, yang merupakan cermin dan referensi bagi struktur mental, cara ber­pikir, dan sikap politik maupun strategi organisasi bagi seluruh kiai dan alim ulama di negeri ini.

Ibaratnya, Rais Am dan para kiai yang berada di jajaran syuriah merupakan “begawan waskita”, yang bijaksana dan menjaga ja­rak dari kepentingan-kepentingan struktural maupun politik sektar­ian, apalagi syahwat pribadi untuk mengakses kekuasaan. Ini dibukti­kan Kiai Sahal dengan konsistensi dan kemandirian dalam ekonomi, politik, dan pemikiran kebang­saan. Di akhir hayatnya, Kiai Sa­hal memberikan pesan penting terhadap NU, baik dalam konteks jama’ah maupun jam’iyyah. Kiai Sahal menekankan pentingnya strategi politik tingkat tinggi, un­tuk menunjukkan bahwa NU bu­kan organisasi remeh yang dapat dijadikan bemper kekuasaan. Poli­tik ala NU adalah politik kebang­saan dan kerakyatan.

Menurut Kiai Sahal, politik kekuasaan yang biasa disebut politik tingkat rendah (low poli­tic) merupakan porsi partai poli­tik dan warga negara, termasuk warga NU secara pribadi. Di sisi lain, NU secara kelembagaan harus bersih dari model politik tingkat rendah. Wilayah NU seb­agai jam’iyyah dalam ranah politik tingkat tinggi (high politic, siyasah ‘aliyah samiyah) dalam wujud politik kebangsaan, kerakyatan, dan etika berpolitik.

Kiai Sahal merenungkan ten­tang hakikat dan strategi politik, bagi warga nahdliyin maupun dalam konteks NU secara organ­isasi. Dalam pandangan Kiai Sa­hal, strategi politik kebangsaan NU berarti harus fokus, istiqomah, dan proaktif mempertahankan NKRI sebagai wujud final dalam berbangsa dan bernegara. Poli­tik kerakyatan, diwujudkan NU dalam konteks memberikan pendampingan dan penyadaran terhadap hak-hak rakyat, serta melindunginya dari marjinalisasi politik maupun kekuasaan.

Politik kebangsaan juga di­hadirkan Hadratus Syekh Hasyim Asyari yang menjadi tonggak sejarah pada masa revolusi ke­merdekaan. Fatwa jihad Kiai Hasyim Asyari pada 22 Oktober 1945, mampu menggerakkan ri­buan santri dan pemuda untuk bertempur demi tegaknya NKRI, pada 10 November 1945. Rekaman sejarah inilah yang tidak pernah muncul dalam narasi besar pen­getahuan warga negeri ini. Untuk itu, momentum resolusi jihad Kiai Hasyim Asyari perlu dijadikan se­bagai penanda sejarah untuk ke­bangkitan santri.

Peristiwa Oktober-November 1945 inilah yang mempertemukan simpul-simpul jejaring ulama, se­bagai tulang punggung NU pada masa kemerdekaan. Pahlawan-pahlawan revolusi, semisal Kiai Hasyim Asyari bersama Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Bisri Sy­ansuri, Kiai Masjkur, Kiai Bisri Musthofa (ayahanda Gus Mus), Kiai Abbas Cirebon, Kiai Subchi Parakan, dan beberapa kiai lain­nya di tanah Jawa, memberikan andil besar dalam sejarah negeri ini, dengan niatan ikhlas dan ber­pedoman menggerakkan politik kebangsaan.

Tentu saja, gerak langkah kiai pesantren yang bergerak di level politik kebangsaan, jangan sampai ternoda dengan kepentingan-ke­pentingan politik kekuasaan yang menggerus marwah ulama. (*)