BOGOR, TODAY – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor menggelar rapat tertutup membahas tentang temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penggunaan anggaran pada tahun 2014 di 14 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

“Rapat ini fokus pada pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPjP) tahun 2014 yang dinyatakan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) oleh BPK. Saya sarankan kepada bupati untuk lebih ketat dan profesional dalam melakukan penga­wasan kepada SKPD,” jelas Ketua DPRD Ade Ruhandi.

Menurutnya, dengan pengawasan yang ket­at dan profesional, di tahun-tahun mendatang tidak akan ada lagi WDP dan berubah menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) meski ia ti­dak menampik jika adanya WDP merupakan hal yang biasa terjadi pada tahun-tahun sebel­umnya tentu dengan mengacu pada rekomen­dasi dari BPK.

“Kenapa WDP? Melihat dari Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) saja sudah lebih dari Rp 1,1 triliun. Tinggal dibagi saja ke 14 SKPD itu. Karena banyak sekali anggaran yang tidak terserap pada tahun 2014,” lanjut pria yang akrab disapa Jaro Ade itu.

Baca Juga :  APBD 2022 Disahkan, Masih Seputar Pemulihan Ekonomi

Jaro Ade mengatakan jika WDP ini menjadi persoalan bersama antara pihak eksekutif dan legislatif. “Karena pengguna anggarannya kan eksekutif sementara penganggarannya ada di legislatif. Jadi dengan adanya temuan BPK jadi tanggung jawab bersama supaya tidak terulan pada tahun berikutnya,” jelas Jaro Ade.

Ia mencontohkan, pembelanjaan tanah yang anggarannya sudah disiapkan ternyata tanahnya tidak sesuai dengan aturan dan ad­anya perubahan tim Pengadaan dan Pembe­basan Tanah (P2T) yang awalnya berasal dari pemerintah daerah beralih ke Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang menurutnya perubahan itu menyita waktu.

“Makanya pengawasan ketat bisa memi­nimalisir kesalahan seperti itu. Sebagai Ketua Banggar, saya juga akan memerintahkan se­luruh komisi untuk lebih ketat dalam menga­wasi dan fokus pada persoalan temuan BPK sesuai dengan leading sector komisi masing-masing,” ungkapnya.

Baca Juga :  Capaian Vaksinasi Melebihi Target, Ade Yasin Protes Kabupaten Bogor Belum Turun ke Level 1

Namun Jaro Ade tidak memberi rincian SKPD mana yang resapan anggarannya paling lemah hingga menimbulkan Silpa Rp 1,1 triliun serta SKPD yang mendapat rapor ‘merah’ oleh BPK.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD, Iwan Setiawan memberi sedikit bocoran, salah satu SKPD yang mendapat sorotan dengan adanya megaproyek Stadion Pakansari yang memiliki pagu anggaran sebesar Rp 196 miliar untuk pengerjaan tahap III saja.

“Salah satunya itu Dinas Pemuda dan Olah­raga (Dispora) yang punya proyek stadion. Itu salah satu yang menjadi sorotan,” singkat Iwan.

Ia juga mengatakan jika pastinya, SKPD yang memiliki anggaran besar seperti Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga dan Pengairan (DBMP) serta Dinas Kesehatan juga menjadi sorotan utama karena memiliki anggaran be­sar setiap tahunnya.

(Rishad Noviansyah)