Untitled-4JAKARTA TODAY – Presiden Joko Widodo akan memutuskan negara yang akan digandeng untuk membangun proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada akhir Agustus 2015.

Setelah menerima dua do­kumen feasibility study proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari kosorsium Jepang dan Chi­na, pemerintah akan menunjuk konsultan internasional untuk melakukan kajian.

FS dari Tiongkok diserah­kan langsung oleh Kepala Komi­si Pembangunan Nasional dan Reformasi China Xu Shaoshi ke­pada Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Senin (10/8/2015). “Kereta cepat pada akhir bulan ini akan kita putuskan setelah melalui tahapan asessment dari konsultan yang akan memberi­kan masukan kepada pemer­intah, baik dari sisi biaya, baik dari sisi teknis, konstruksi, dan teknologi,” ujar Jokowi di Istana Bogor, Selasa (11/8/2015).

Baca Juga :  Pria di Toba Cabuli Bocah 6 Tahun, Pelaku Berhasil Ditangkap

Presiden Jokowi menegas­kan konsultan yang dipilih un­tuk mengkaji proposal kereta cepat Jepang dan China tidak boleh memiliki konflik kepent­ingan dengan kedua negara Asia Timur itu.

Selain mempertimbangkan aspek biaya, teknis, konstruksi dan teknologi, lanjut Jokowi, pemerintah juga berhitung ten­tang kerjasama jangka panjang, kandungan lokal, dan pengem­bangan basis produksi di Tanah Air. “Semuanya kita hitung. Ka­lau sudah diputuskan akan diu­mumkan,” imbuhnya.

Presiden Jokowi masih enggan mengungkapkan nilai investasi kereta cepat baik yang diajukan Jepang maupun China. Menurutnya, seluruh kajian telah dirangkum dalam FS dan akan menjadi bahan pertimbangan tim konsultan dan pemerintah. “Nanti diu­mumkan, karena masuk dalam penilaian,” pungkas Jokowi.

Baca Juga :  Gempa Besar Selat Sunda Berpotensi Timbulkan Gelombang Tsunami Hingga ke Istana Negara

Kereta cepat Jakarta-Band­ung direncanakan melintas di atas rel sepanjang 150 Km. Ada­pu kecepatan kereta mencapai lebih dari 300 Km/jam. Dengan demikian, jarak tempuh Jakar­ta-Bandung diproyeksi hanya mencapai 30 menit.

Proyek transportasi strat­egis ini diperebutkan oleh dua raksasa Asia, yakni China dan Jepang. Keduanya telah me­nyerahkan hasil FS kepada pemerintah Indonesia untuk diputuskan siapa yang bakal menggarap proyek berteknolo­gi tinggi ini.

(Yuska Apitya/net)