Inul- sapaan akrabnya, mengatakan, pihaknya akan memanggil siapa saja yang terlibat dalam perkara itu. “Besok, kita mulai panggil,†kata dia, kemarin.
Politikus PPP tersebut mengaÂtakan, pihak pertama yang akan dipanggil adalah Forum Ormas BoÂgor Bersatu (FOBB), Unit Layanan Pengadaan (ULP), Bagian PengenÂdalian Program (Dalprog) Pemkot Bogor dan pengusaha yang terlibat dalam proyek lelang ini.
Selain itu, kata Inul, pihaknya akan berkonsultasi ke pemerintah pusat, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Hukum dan HAM (kemenkumham) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BiÂrokrasi (KemenPAN-RB).
“Kami meminta pendapat dari tiga instansi tersebut terkait kasus yang menimpa Wakil Walikota BoÂgor, Usmar Hariman. Dan disetiap konsultasi semua anggota panitia angket harus hadir, agar tidak timÂbul persepsi yang aneh,†kata dia.
Lanjutnya, setelah itu dilakuÂkan, Panitia Angket DPRD Kota BoÂgor, akan melakukan studi banding ke daerah yang pernah melakukan hak angket. Seperti, DKI Jakarta, Surabaya dan Garut. Ini dilakukan agar proses angket dapat berjalan. “ Kita akan menanyakan kendala apa saja yang akan dihadapi dalam panitia angket yang pernah melakukan hak angket tersebut,†ungkapnya.
Perubahan susunan anggota di Panitia Angket DPRD Kota Bogor juga dilakukan, lantaran padatnya anggota tersebut dan nantinya berdampak pada kinerja dalam menjalankan tugas Panitia Angket DPRD Kota Bogor. Seperti perwakiÂlan dari Fraksi PKS, Najamudin yang diganti oleh Teguh RihananÂto, juga dari Fraksi Amanat Bintang Restorasi Bangsa, Ramdoni diganÂtikan oleh Jatirin.
RIZKY DEWANTARA
[email protected] (*)