Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengajak dunia usaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Himpunan Pegusaha Muda Indonesia (Hipmi) untuk membahas deregulasi yang menghambat iklim dunia usaha dan membahas paket kebijakan ekonomi yang akan dikeluarkan. Deregulasi aturan secara besar-besaran untuk menggerakkan roda perekonomian. Rencananya, Jokowi mengundang dunia usaha ini pada Jumat, 4 September di Istana Kepresidenan Bogor.
Oleh : Apriyadi Hidayat
[email protected]
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) IndoÂnesia, Suryo Bambang Sulisto, mengungkapkan banÂyak usulan dari sisi pengusaha untuk memperbaiki 110 regulasi yang menghambat iklim dunia usaha dan 154 aturan yang akan disempurnakan.
“Kita akan presentasikan di Bogor mengenai apa harapan-harapan dunia usaha, usulan dunia usaha. Intinya kan kalau sekarang kan kita hadapi kesulitan menyangkut masalah, misÂalnya dapatkan akses kredit, karena kebijakan uang ketat padaÂhal kan situasi sekarang ini biasa lah pengusaha kan perlukan suntikan vitamin lah istilahnya,†papar Suryo. “Ibarat orang sakit ini kan kita semua tahu penyakitnya apa kita semua tahu yang diperÂlukan obatnya apa, tapi belum ditelan ini obatnya yang kita perlu ini kapan infusnya diÂkasih atau kapan diobatinya,†sambungnya.
Suryo berharap dengan menggandeng dunia usaha, semua permasalahan dapat diatasi dan semua pihak harus dapat tenang menghadapi situÂasi perekonomian saat ini.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia mengakui ada beberapa atuÂran yang tumpang tindih yang menghambat iklim dunia usaÂha. Ada 154 aturan yang akan di review dan jika diperlukan akan direvisi.
“Ya kalau sekarang ini perÂtambangan ya, pertambangan ini kan tumpang tindih sekali ya kalau sekarang. Kalau dulu UU kan yang berhak keluarÂkan izin kan cukup bupati , sekarang gubernur tapi rekoÂmendasinya bupati tapi status Clear and Clean (CnC) harus ke Jakarta lagi, jadi clear di bupati clear di gubernur belum tentu clear di Jakarta. Mungkin hal-hal ini yang coba akselerasi,†tukasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo tengah memeriksa satu per satu regulasi yang diuÂsulkan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) yang dinilai mengganjal roda pereÂkonomian dan dunia usaha. Semua aturan itu akan dihaÂpus atau direvisi. “Ini penting. Kita akan kumpul di Bogor unÂtuk review bersama. Kalau perÂlu kita dua hari di sana, tidak boleh pulang,†ujar Jokowi
Review ini merupakan baÂgian paket deregulasi yang sedang disiapkan tim ekonoÂmi Jokowi untuk mengatasi perlambatan ekonomi. “Pak Darmin (Menko Perekonomian) akan mengumumkannya minÂggu depan,†kata Presiden.
Dalam 10 bulan masa pemerintahannya, Jokowi telah memulai langkah-langkah meÂmotong birokrasi dalam rangka mempermudah dunia usaha.
Kementerian pemberi izin usaha sudah memulai meÂlimpahkan kewenangannya kepada Badan Koordinasi PeÂnanaman Modal dalam rangka menjalankan program PelayÂanan Terpadu Satu Pintu (one-stop licensing).
Contohnya, di Kementerian Energi dan Sumber Daya MinÂeral (ESDM), dari 42 izin migas sudah 10 yang dilimpahkan keÂpada Badan Koordinasi PenanaÂman Modal (BKPM).
Pemerintah juga melakukan berbagai pembenahan untuk menurunkan waktu tunggu barang di pelabuhan(dwelling-time) menjadi tiga sampai emÂpat hari, demikian ditegaskan Jokowi. Waktu tunggu sekarang lebih dari lima hari.
“Kita perlu berubah menjaÂdi result oriented, jangan proÂcedure oriented,†ujar Jokowi, sambil menekankan bahwa pengusaha tidak boleh dibuat repot oleh prosedur yang berÂlebihan.
Berkaitan dengan itu, dalam pertemuan dengan para redakÂtur ekonomi kemarin, Jokowi juga mempresentasikan berÂbagai proyek infrastruktur di berbagai wilayah di Tanah Air yang sedang berjalan — dari mulai pembangunan bendunÂgan Raknamo di Nusa Tenggara Timur, bendungam PasselorÂeng di Wajo, Sulsel, sampai perÂluasan pelabuhan Kuala TanÂjung di Sumatera Utara.
“Ada yang sudah mangkrak bertahun-tahun, sekarang harus jalan,†kata Presiden. “Hambatannya kan cuma dua: perizinan dan pembebasan laÂhan.â€
Penting digarisbawahi, Presiden menekankan bahwa perkembangan pembangunan proyek-proyek infrastruktur ini belum banyak tercermin pada angka pengeluaran pemÂbangunan pemerintah. Ini kaÂrena pencairan dana kepada kontraktor baru dilakukan satu kali (uang muka). Para kontrakÂtor baru akan menerima pemÂbayaran di termin berikutnya pada akhir tahun, di bulan DeÂsember.
Menurut aturan, kontraktor dapat menerima pembayaran kedua dari total tiga tahapan pembayaran saat sekitar 50 persen dari proyek selesai, tapi karena alasan kepraktisan, kontraktor memilih mengurus pembayaran kedua sekaligus bersamaan dengan pembaÂyaran ketiga.
Pembangunan waduk dan pembenahan jalur irigasi menÂdapatkan prioritas yang tinggi dalam program pembangunan infrastruktur tahun ini. “Kita punya cita-cita besar untuk menjadi negara pangan. Air harus dinomorsatukan. Waduk tanpa air, swasembada pangan tidak mungkin,†ujar Jokowi. “Disuplai apapun kalau tidak ada air, tidak akan jadi. Jagung, sorgun, ternak kalau tidak ada air tidak jadi apa-apa.â€
Sekitar 52 persen dari sisÂtim irigasi di Indonesia rusak, kebanyakan karena pengendaÂpan yang menyebabkan penÂdangkalan. Jokowi mengatakan pengerukan secara besar-besaÂran akan dan sedang dilakukan.
“Saya monitor langsung. KaÂlau saya merasa kurang yakin dengan laporan yang masuk, saya cek sendiri ke lapangan. Jadi, gak bener kalau saya diÂbilang cuma ground breaking doang… hahaha,†kata PresÂiden.
Untuk program irigasi tahun ini, pemerintah menyiapkan anggaran Rp2,8 triliun melaÂlui Kementerian Pertanian dan Rp10,3 triliun melalui KemenÂterian Pekerjaan Umum. Itu masih ditambah alokasi dana untuk desa sebesar Rp20,7 triliun yang sebagian juga akan digunakan untuk pembenahan irigasi. (*/BRS/OKZ)