beras3Stok beras di Gudang Bulog, Dramaga untuk warga Kabupaten Bogor masih menumpuk. Hal itu terjadi karena desa-desa yang ada menunggak pembayaran beras miskin (Raskin) sebesar Rp 1,2 miliar.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Jadi banyak laporan dari war­ga yang belum mendapatkan raskin beberapa bulan terakhir. Sementara, di gudang menum­puk karung-karung beras yang belum disalurkan,” jelas Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor, Yuyud Wa­hyudin saat melakukan sidak ke Gudang Beras Bulog, Dramaga, Kamis (3/9/2015).

Yuyud menambahkan, serapan beras hingga Agustus 2015 masih menumpuk di gudang hingga mencapai 20 persen. “Tumpukan itu karena pembayaran dari desa-desa belum masuk. Sehingga Bulog tidak bisa menyalurkan,” imbuh Yuyud.

Ia menuturkan, harga raskin Rp 6.000 per kilogram sudah disubsidi pemer­intah sehingga hanya perlu ditebus Rp 1.600 per kilogram. Akan tetapi, Yuyud menyayangkan banyak warga belum me­nikmati hak subsidinya.

“Ketakutan kami yang paling besar itu justru subsidi malah dinikmati sama orang kaya,” tegasnya.

Politisi PPP itu pun berjanji untuk mendorong percepatan pembayaran di desa-desa. Ia mengimbau aparat desa segera melunasi tunggakan utang terse­but.

Baca Juga :  Gudang Penimbunan Solar Bersubsidi di Bogor Digerebeg, Polisi Sita 50 Ton Solar

“Khawatirnya warga sudah mem­bayar, tapi menagih beras kok belum sampai,” urainya.

Ia pun mencurigai jika ada kemungki­nan pembayaran raskin yang dilakukan oleh warga ke kordinator desa setempat, terpakai atau digunakan untuk hal lain.

“Saya bukan membela bulog. Yah, makanya kami juga berkoordinas dengan Badan Pemasyarakatan dan Pemerintah­an Desa (BPMPD) soal ini,” tukasnya.

Sementara itu, Wakil Kepala Sub Di­visi Regional Bulog Wilayah Cianjur, Su­priyanto mengatakan, sisa tunggakan sampai Agustus 2015 di Kabupaten Bogor senilai Rp 1,2miliar.

Wilayahnya juga memasok raskin ke Kota Depok dan Bogor. “Kurang lebih 100 desa di 37 kecamatan sampai Agus­tus,” ujarnya.

Menurut Supriyanto, tunggakan desa dan kelurahan juga terjadi di dua kota tersebut, namun tidak sebanyak di Kabu­paten Bogor.

“Soalnya, dari segi pagu, Depok dan Kota Bogor jauh lebih kecil. Sementara Ka­bupaten Bogor sangat banyak,” tutur dia.

Jatah bagi Kabupaten Bogor sebanyak 18 ribu ton bagi 155.894 rumah tangga sasaran penerima manfaat (RTSPM) di 40 kecamatan. Depok 616 ton per bulan untuk 41.103 RTSPM di 11 kecamatan, dan Kota Bogor 585 ton per bulan untuk 39.002 RTSPM di enam kecamatan.

Baca Juga :  Mobil Pick up Hangus Terbakar di Puncak

“Jadi, tidak setiap bulannya pagu ban­tuan ini terserap. Baru tersalurkan 70-80 persen. Permasalahannya, alokasi bulan berjalan pun tersendat. Pengiriman baru bisa dilakukan kembali setelah adanya pembayaran,” tambahnya.

Namun, ia menekankan kualitas be­ras yang disalurkan tidak berkurang meski lama penyimpanan di gudang. Mekanisme “first in first out” memung­kinkan beras yang diterima RTSPM ma­sih segar.

Kepada Ketua Komisi II ia menyam­paikan masukan agar ke depan Pemkab Bogor mengalokasikan bantuan trans­portas i bagi pendistribusian raskin.

Soalnya, ia memprediksi aparat desa kesulitan menentukan har­ga beras ke warga miskin dan membiayai operasional distri­busi beras.

“Harga bisa menjadi mahal karena ongkos transportasinya ditanggung desa. Kami mendo­rong agar APBD membayarkan­nya tahun depan, supaya beban desa tidak begitu berat,” ucap Supriyanto.

Supriyanto pun mengakui pasokan beras berkurang dari Cianjur dan Sukabumi selama musim kemarau karena belum panen. Namun, suplai beras dari wilayah yang masih panen yakni Cirebon, Indramayu, dan Karawang.

“Stok di wilayah Cianjur ada 11.400 ton, untuk di Gudang Dramaga ada 5.200-an ton. Kami jamin pasokan kami aman untuk tiga ton ke depan,” katanya. (*)