beras3Tak ada yang mau bertanggung jawab atas beredarnya raskin pahit atau tak layak konsumsi yang belakangan terjadi di Kabupaten Bogor. Mulai dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) hingga Bulog mengaku jika hal itu bukan tanggung jawab mereka.

Oleh : RISHAD NOVIANSYAH
[email protected]

Kepala Bidang Kekayaan Desa pada BPMPD Kabupaten Bogor, Tika Siti Jatnika mengungkapkan, jika raskin terasa pahit atau jelek, bisa ditukarkan langsung ke Perum Bulog. “Kan ada aturannya, jadi bisa langsung hubungi ke Perum Bulog,” jelasnya.

Sementara itu, Kasi Perencanaan dan Pengembangan Usaha pada Bulog, Budi Sul­tika mengatakan, raskin yang terasa pahit karena kesalahan saat proses memasaknya.

“Beras bulog memang terdapat pe­burunan kadar gula. Kalau pahit, saya tidak tahu kenapa. Tapi kalau tidak masih seperti beras yang ada di pasaran memang betul. Barangkali hanya salah masak,” tuturnya.

Baca Juga :  Ade Yasin: Ciptakan Kesalehan Sosial dan Sekolah Inklusif untuk Wujudkan Kabupaten Bogor Ramah Disabilitas

Budi juga mengatakan, temuan beras yang terasa pahit belum bisa dipastikan akibat kesalahan dari bulog karena baru ditemukan di beberapa titik. “Kalau pahit seharusnya pahit semua dalam satu paket kiriman, sehingga masih akan kita dalami,” ujar Budi Sultika.

Dia mengaku agak kesulitan jika harus menarik beras yang sudah beredar di pasa­ran. Menurutnya, berdasarkan SOP (stan­dar operasional prosedur) pengiriman, bagi beras yang ada di titik distribusi sebelum disebarkan ke masyarakat harus mengecek beras mulai dari kualitas dan kuantitas.

Sementara, untuk penukaran beras ber­dasarkan SOP adalah 1×24 jam setelah be­ras didistribusikan. “Kalau sudah beredar ke masyarakat ya bukan tanggung jawab kami,” pungkasnya.

Sementara untuk pendistribusian raskin, BPMPD telah bekerjasama dengan Polres Bogor dan Kejaksaan Negeri Cibinong untuk mencegah adanya permainan dikalangan pemerintahan desa.

Baca Juga :  4 orang Tersangka Perampokan Sekolah Dicokok Polres Bogor

“Ya selain untuk melakukan sosialisasi, ini juga untuk menghindari adanya ke­curangan-kecurangan yang dikhawatirkan dilakukan oleh petinggi-petinggi desa,” ujar Tika Jatnika.

Sebelumnya, Wakil Kepala Sub Divisi Re­gional Cianjur, Supriyanto, mengakui ada beberapa desa yang belum menyetor uang ke Bulog dalam pengambilan raskin. Inilah yang jadi penghambat pendistri­busian.

“Ada sekitar seratus desa dari 27 ke­camatan di Kabupaten Bogor yang be­lum membayar tunggakan sejak Januari hingga Agustus ini. Kalau ditotal ada Rp1,2 miliar,” jelasnya.

Ia memaparkan, di Kabupaten Bo­gor, stok beras raskin ada 23.380.410 ton. Raskin ini akan diberikan kepa­da 155.894 rumah tangga sasaran (RTS) di Kabupaten Bogor. Bulog Dramaga masih memberlaku­kan sistem konsinyasi dengan harga standar. (*)