demo-pgriBOGOR TODAY – Sesuatu yang digantung memang tak mengena­kkan. Begitulah yang kini dialami guru-guru honorer di Indonesia. Mereka meminta kejelasan status untuk segera diangkat sebagai pegawai negeri.

Ketua Persatuan Guru Repub­lik Indonesia (PGRI) Kota Bogor, Basuki mengatakan, hari ini, pa­sukannya akan bergerak menuju DPR RI, Mendikbud dan juga Menpan langsung menuju Istana Kepresidenan. “Para guru honor besok pagi akan berangkat untuk menuntut haknya sebagai guru honor yang dijanjikan diangkat PNS namun hingga kini belum juga diangkat,” ujarnya.

Basuki melanjutkan pasukan­nya sudah menghadap ke DPR RI dan diterima dan didukung oleh dua fraksi. “Mereka didukung oleh dua fraksi yakni P D I P dan Ger­in­dra ke­tika mereka ke DPR RI dan DPRD Kota Bogor juga mendukung langkah mereka untuk melakukan demo ke Senayan,” ungkapnya.

Baca Juga :  11 Brand Binaan Dekranasda Kota Bogor Menampilkan Busana Dalam Fashion Show

Lebih lanjut, Basuki menerang­kan DPRD Kota Bogor membantu kendaraan yang dapat digunakan oleh para persatuan guru untuk be­rangkat ke DPR RI. “DPRD Kota Bo­gor membantu dua elef sebagai sa­rana transportasi mereka,” tuturnya.

Basuki juga mengatakan dirin­ya diminta bantuan untuk mem­berikan dukungan di hadapan masa Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Bogor. “Saya bi­cara di depan teman teman kare­na saya juga mendapat dukungan dari Ketua PGRI Pusat dan beliau sangat mendukung karena hal ini ada lah hak para guru honorer,” bebernya.

Baca Juga :  UNPAK Lakukan MoU Dengan DJP Kanwil Jawa Barat III

Basuki menjelaskan gerakan PGRI ini merupakan gerakan non politis yang tidak ada kaitannya dengan unsur-unsur politik. “ger­akan ini adalah gerakan yang baik tidak ada unsur-unsur politis mau­pun elemen lain,” tegasnya.

Basuki juga menerangkan dirinya menyiapkan dua bus serta beberapa kendaraan lainnya, serta pihaknya juga mengikutsertakan Pengurus PGRI Kota Bogor untuk mendampingi para guru honorer. “Akan saya lepas jam 05:00 WIB, direncanakan dua hari, namun kalau sampai DPR RI bisa mengum­pulkan kedua Kementrian itu maka yang tadinya direncanakan dua hari jadi hanya satu hari saja,” tu­tupnya.

(Guntur Eko Wicaksono)