IMPOR PREMIUN TURUN 37 PERSEN

JAKARTA, TODAY — Pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi) telah genap setahun pada 28 Oktber 2015 lalu. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, pemerintahan ini punya prestasi yang cukup membanggakan dalam hal menekan impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Prestasi tersebut salah satunya menu­runkan volume impor Premium hingga 37% dari 378,5 ribu barel per hari menjadi 236 ribu barel per hari. Sementara realisasi Impor Solar turun 84% dari 121,3 ribu barel per hari menjadi hanya 20 ribu barel per hari.

“Itu data per November 2015. Penurunan ini berkat, selain konsumsi juga mengalami penurunan, juga disumbang oleh optimalisasi produksi dalam negeri. Sehingga kebutuhan impor bisa dikurangi,” kata Sudirman dalam pemaparan ‘Membangun Lanskap Baru Sek­tor ESDM 1 Tahun Capaian Kinerja Kement­erian ESDM’ di Hotel Dharmawangsa, Minggu (8/11/2015)

Di tahun ini pemerintah mengambil kepu­tusan besar yakni mengambilalih kilang yang dikelola PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Langkah ini merupakan ba­gian dari optimalisasi infrastruktur di dalam negeri dalam penyediaan Bahan Bakar Min­yak (BBM) nasional. “Berkat ketegasan pemer­intah, kilang minyak TPPI diambil alih. Seka­rang sudah berproduksi 80%,” tuturnya.

Selain di sektor produksi, pemerintah juga berhasil meningkatkan kapasitas penyimpan­an BBM nasional. Hal ini sekaligus meningkat­kan ketahanan energi nasional secara umum.

“Kapasitas tangki dari 4,6 juta kilo liter di 2014 naik 12% menjadi 5 juta kilo liter. Se­hingga ketahanan stok BBM nasional juga naik 20% dari 24,3 hari di 2014 menjadi 29,3 hari di 2015. Itu baru sampai November. Kami yakin target sampai akhir tahun bisa tercapai ketah­anan 30 hari,” katanya.

Ada Pihak Ketiga

Sudirman Said juga mengungkapkan ada pihak ketiga yang ikut campur di anak usaha PT Pertamina, yaitu Pertamina Energy Trad­ing Limited (Petral), dalam pengadaan minyak dan BBM. Pihak ketiga ini mengatur tender dan memunculkan harga hasil perhitungan sendiri soal harga minyak dan BBM.

Siapakah pihak ketiga yang dimaksud Sudirman Said sesuai hasil audit forensik ter­hadap Petral? “Bisnis badan usaha, yang se­lama ini disebut-sebut terus lah itu. Grup itu,” kata Sudirman Said memberikan klu saat dit­anya siapa pihak ketiga di Petral.

Sudirman mengatakan pihaknya masih fokus pada anilisa hasil audit forensik Petral. Timnya masih mengkaji soal hasil audit ini di­lanjutkan ke tahap proses hukum. “Setelah itu kita serahkan pada penegak hukum,” katanya.

Ia mengakui pihak ketiga yang dimaksud termasuk hebat karena dalam aktivitas bisnis­nya bisa mempengaruhi urusan negara. “Nah itu hebatnya kan bagaimana mungkin bisnis bisa pengaruhi urusahan negara,” katanya.

Sudirman menambahkan bahwa Pres­iden Jokowi terus mendukung penegakan hukum pasca hasil audit forensik terhadap Pe­tral. “Sikap presiden konsisten sejak dulu bah­wa apabila ada potensi pelanggaran hukum ya diserahkan pada penegak hukum,” katanya.

Sore ini, ia menyampaikan 3 poin dari ha­sil audit forensik terhadap Petral.

Pertama, terbukti, tercatat dalam berbagai dokumentasi Petral bahwa ada pihak ketiga yang ikut campur dalam proses pengadaan dan jual beli minyak mentah dan produksi BBM di Pertamina Energy Service Pte Ltd yang merupakan anak usaha Petral yang ber­tugas melakukan pengadaan impor minyak dan BBM.

“Ikut campurnya dari mulai mengatur ten­der, memunculkan harga hasil perhitungan sendiri. Pihak ketiga ini bukanlah pemerintah, bukan manajemen Petral, bukan juga manaje­men Pertamina,” ungkap Sudirman Said.

Kedua, Sudirman Said mengungkapkan pihak ketiga berhasil mempengaruhi person­al-personal di PES untuk memuluskan menga­tur tender dan harga.

Ketiga, akibat dari ikut campurnya pi­hak ketiga, Petral dan Pertamina tidak mem­peroleh harga terbaik ketika melakukan pen­gadan minyak maupun jual beli produk BBM.

Pada 13 Mei 2015, pemerintah melalui Kementerian BUMN bersama Kementerian BUMN, memutuskan untuk membubarkan Petral. Anak usaha Pertamina yang bertugas melakukan pengadaan impor minyak men­tah dan BBM dan berbasis di Singapura ini, dianggap memberikan citra negatif di mata masyarakat.

Sebelumnya, Mantan Ketua Tim Refor­masi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengung­kapkan, bila audit telah selesai, mafia minyak dan BBM selama ini bermain di Petral akan terungkap.

(Alfian M|dtc)