BOGOR, TODAY — Pemerintah memastikan sebagian besar pelanggan listrik PLN berÂdaya 900 VA adalah mereka yang berkategori mampu, dan tak layak subsidi. Selama ini, pelanggan PLN berdaya 450 VA dan 900 VA memperoleh subsidi listrik. Jumlahnya menÂcapai 48 juta pelanggan rumah tangga di luar dari pelanggan rumah tangga lainnya.
Anggaran subsidi listrik diÂturunkan drastis tahun depan, dari Rp 66 triliun menjadi Rp 37 triliun. PT PLN (Persero) berencana mencabut subsidi listrik sekitar 23 juta pelangÂgan berdaya listrik 450-900 Va yang tidak layak disubsidi.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan menÂganggarkan subsidi listrik di tahun depan untuk pengguna golongan 450-900 Va, naÂmun akan selektif. Saat ini 2/3 pelanggan listrik rumah tangÂga menerima subsidi listrik.
“Tahun 2016, subsidi listrik akan tetap diberikan, tapi akan ada pemilahan pelanggan yang dirasa tidak berhak. Yang mulai dilihat PLN, mereka mulai cari siapa pelanggan yang namanya satu, tapi langganan 450 Va dan 900 Va,†ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan KebiÂjakan Fiskal (BKF) KementeriÂan Keuangan, Suahasil Nazara, di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Minggu (8/11/2015). Menurutnya, PLN perlu agresif mendaÂta jumlah pelanggan yang benar-benar berÂhak menerima subsidi listrik. Saat ini, subÂsidi listrik masih banyak menyasar kepada masyarakat yang sebetulnya masuk dalam golongan mampu. “Berapa jumlah rumah tangga di Indonesia? 2/3 dari total rumah tangga terima subsidi. Nggak masuk akal,’’ kata Suhasil Nazara.
Menurut dia, di antara itu, pasti ada yang tidak berhak. Sebelum naikkan tarif, pastikan dulu yang terima yang berhak. Harus bisa identifikasi pakai indeks. MungÂkin pakai pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah anggota. Sudah ada, itu basis kartu macam-macam. ‘’Terus basis yang 15,5 juta kartu sejahtera. Belum tentu semua dapat sambungan listrik. Apakah angka itu anÂgka tepat? Itu debat terbuka. Kesepakatan politik seperti apa? Ketersediaan anggaran berapa?†tanya dia.
Suahasil menambahkan, menjadi salah satu anggaran yang perlu dianalisa pengÂgunaannya. Jangan sampai, anggaran yang telah dikeluarkan disalurkan kepada yang tidak berhak. “Kita di Kemenkeu makin dalami karena ini jenis pengeluaran yang sangat penting. Infrastruktur penting, perÂlindungan sosial penting. Itu dananya diaÂlihkan dari yang kita rasa tidak tepat sasaÂran,†pungkasnya.
Saat ini pemerintah menanggung subsiÂdi listrik untuk 48 juta pelanggan listrik R1, dengan daya 450 VA dan 900 VA. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan KeÂmiskinan (TNP2K) bahwa masyarakat yang tidak mampu, miskin, atau rentan miskin itu hanya sekitar 24,7 juta kepala keluarga. Artinya ada 23 juta pelanggan tak berhak mendapatkan subsidi.
Sorot Pelanggan 900 VA
Pemerintah memastikan sebagian beÂsar pelanggan listrik PLN berdaya 900 VA adalah mereka yang berkategori mampu, dan tak layak subsidi. “Mayoritas dari pelanggan listrik 900VA yang jumlahnya 20,6 juta, sebanyak 70% dari jumlah itu adalah masyarakat mampu. Sedangkan 30% dari jumlah itu adalah masyarakat miskin dan rentan miskin,†ujar Dirjen LisÂtrik Kementerian ESDM, Jarman, Minggu (8/11/2015).
Menurut Jarman, berdasarkan data tersebut, maka pemerintah akan fokus pada penyisiran para pelanggan 900 VA untuk dicabut subsidi listriknya. Sedangkan untuk pelanggan 450 VA, Jarman memastiÂkan, sampai saat ini mayoritas konsumenÂnya adalah masyarakat miskin.
“Oleh karena itu kami akan konsentrasi bahwa masyarakat yang akan dicabut subÂsidinya tadi atau diminta migrasi ke 1300VA adalah pelanggan 900 VA yang mayoriÂtas bukan masyarakat miskin dan rentan miskin,†kata Jarman. (Yuska Apitya Aji)