Foto : Antara
Foto : Antara

BOGOR, TODAY — Pemerintah memastikan sebagian besar pelanggan listrik PLN ber­daya 900 VA adalah mereka yang berkategori mampu, dan tak layak subsidi. Selama ini, pelanggan PLN berdaya 450 VA dan 900 VA memperoleh subsidi listrik. Jumlahnya men­capai 48 juta pelanggan rumah tangga di luar dari pelanggan rumah tangga lainnya.

Anggaran subsidi listrik di­turunkan drastis tahun depan, dari Rp 66 triliun menjadi Rp 37 triliun. PT PLN (Persero) berencana mencabut subsidi listrik sekitar 23 juta pelang­gan berdaya listrik 450-900 Va yang tidak layak disubsidi.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih akan men­ganggarkan subsidi listrik di tahun depan untuk pengguna golongan 450-900 Va, na­mun akan selektif. Saat ini 2/3 pelanggan listrik rumah tang­ga menerima subsidi listrik.

“Tahun 2016, subsidi listrik akan tetap diberikan, tapi akan ada pemilahan pelanggan yang dirasa tidak berhak. Yang mulai dilihat PLN, mereka mulai cari siapa pelanggan yang namanya satu, tapi langganan 450 Va dan 900 Va,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kebi­jakan Fiskal (BKF) Kementeri­an Keuangan, Suahasil Nazara, di Hotel Harris, Sentul, Bogor, Minggu (8/11/2015). Menurutnya, PLN perlu agresif menda­ta jumlah pelanggan yang benar-benar ber­hak menerima subsidi listrik. Saat ini, sub­sidi listrik masih banyak menyasar kepada masyarakat yang sebetulnya masuk dalam golongan mampu. “Berapa jumlah rumah tangga di Indonesia? 2/3 dari total rumah tangga terima subsidi. Nggak masuk akal,’’ kata Suhasil Nazara.

Baca Juga :  Penemuan Mayat Mengenaskan di Tanjungsengkuang, Bau Busuk Tercium dari Rumah yang Terkunci

Menurut dia, di antara itu, pasti ada yang tidak berhak. Sebelum naikkan tarif, pastikan dulu yang terima yang berhak. Harus bisa identifikasi pakai indeks. Mung­kin pakai pekerjaan kepala rumah tangga, jumlah anggota. Sudah ada, itu basis kartu macam-macam. ‘’Terus basis yang 15,5 juta kartu sejahtera. Belum tentu semua dapat sambungan listrik. Apakah angka itu an­gka tepat? Itu debat terbuka. Kesepakatan politik seperti apa? Ketersediaan anggaran berapa?” tanya dia.

Suahasil menambahkan, menjadi salah satu anggaran yang perlu dianalisa peng­gunaannya. Jangan sampai, anggaran yang telah dikeluarkan disalurkan kepada yang tidak berhak. “Kita di Kemenkeu makin dalami karena ini jenis pengeluaran yang sangat penting. Infrastruktur penting, per­lindungan sosial penting. Itu dananya dia­lihkan dari yang kita rasa tidak tepat sasa­ran,” pungkasnya.

Saat ini pemerintah menanggung subsi­di listrik untuk 48 juta pelanggan listrik R1, dengan daya 450 VA dan 900 VA. Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Ke­miskinan (TNP2K) bahwa masyarakat yang tidak mampu, miskin, atau rentan miskin itu hanya sekitar 24,7 juta kepala keluarga. Artinya ada 23 juta pelanggan tak berhak mendapatkan subsidi.

Baca Juga :  Resep Onde-Onde Wijen Isi Kacang Hujau yang Kenyal dan Empuk

Sorot Pelanggan 900 VA

Pemerintah memastikan sebagian be­sar pelanggan listrik PLN berdaya 900 VA adalah mereka yang berkategori mampu, dan tak layak subsidi. “Mayoritas dari pelanggan listrik 900VA yang jumlahnya 20,6 juta, sebanyak 70% dari jumlah itu adalah masyarakat mampu. Sedangkan 30% dari jumlah itu adalah masyarakat miskin dan rentan miskin,” ujar Dirjen Lis­trik Kementerian ESDM, Jarman, Minggu (8/11/2015).

Menurut Jarman, berdasarkan data tersebut, maka pemerintah akan fokus pada penyisiran para pelanggan 900 VA untuk dicabut subsidi listriknya. Sedangkan untuk pelanggan 450 VA, Jarman memasti­kan, sampai saat ini mayoritas konsumen­nya adalah masyarakat miskin.

“Oleh karena itu kami akan konsentrasi bahwa masyarakat yang akan dicabut sub­sidinya tadi atau diminta migrasi ke 1300VA adalah pelanggan 900 VA yang mayori­tas bukan masyarakat miskin dan rentan miskin,” kata Jarman. (Yuska Apitya Aji)