Pemerintah Daerah Hambat Konversi Gas

BOGOR, TODAY — Rumitnya penerbitan izin dan pembuatan analisa mengenai dampak ling­kungan (AMDAL) untuk mem­bangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) menjadi salah satu penghambat program konversi bahan bakar min­yak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) di Indonesia.

Direktur Jenderal Min­yak dan Gas Bumi (Mi­gas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan kondisi tersebut diper­parah dengan masih mahalnya perangkat converter kit. “Ini ham­batan yang signifikan. Izin dari Pemerintah Daerah dan Kementerian Lingkungan Hidup,” ujar Wiratmaja di Jakarta, Senin (16/11/2015).

Meski masih menemui banyak kendala, Wirat­maja memastikan pemer­intah berkomitmen akan terus melan­jutkan program konversi yang telah dirintis sejak 1998 lalu.

Selain menyiapkan regulasi yang akan menjadi landasan un­tuk memberikan converter kit secara gratis, katanya, pemerin­tah juga bakal menambah jumlah SPBG di beberapa wilayah.

Sejumlah wilayah menjadi pri­oritas proyek SPBG ini, diantaranya Jakarta, Bogor, Tangerang dan Beka­si (Jabodetabek), Pantai Utara Jawa (Pantura), Balikpapan, Samarinda hingga Palembang di Sumatera Se­latan. “Kami juga akan sebarkan converter kit secara gratis untuk kendaraan umum tapi masih tung­gu regulasi. Kalau sekarang ada 18 SPBG, nanti akan ditambah 53 SPBG lagi jadi akhir tahun 2016 mungkin akan ada 71 SPBG,” kata Wiratmaja.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Dwi Soetjipto memas­tikan bakal mendukung pelaksa­naan program konversi yang di­canangkan pemerintah.

Selain bakal memperbanyak unit pengisian gas melalui SPBG dan Mobile Refuelling Unit (MRU) produk Envogas, perusahaan pelat merah di sektor minyak dan gas bumi itu juga akan menambah pa­sokan gas bagi kendaraan bermo­tor. “Disampaikan kalau 2015 pen­jualan gas sudah mencapai 42 ribu kiloliter setara premium (klsp). Dan (targetnya) 2016 meningkat jadi 47,5 ribu kiloliter setara pre­mium. Insya allah akan meningkat terus dengan kebijakan pemerin­tah yang baru,” tutur Dwi.

Terpisah, Kepala Bappeda Kota Bogor, Suharto, mengatakan, master plan pengerjaan SPBG sebenarnya sudah diplotting di Kota Bogor. Ada tiga tempat yang diusulkan, diantaranya Sukasari, Pajajaran dan MA Salmun. “Itu sudah kita ajukan saat saya masih menjabat Kepala DLLAJ Kota Bo­gor dulu. Eksekusinya tinggal dari Pemerintah Pusat. Nantinya kan, bisa menginduk di SPBU yang su­dah ada saat ini,” kata dia, kema­rin.

(Yuska Apitya Aji)