1500-TINJAU-SIRKUIT-SENTUL_bgs-(3)Sebagai tindak lanjut komitmen Pemerintah Indonesia untuk menjadi penyelenggara MotoGP 2017, Menpora Imam Nahrawi telah menanda-tangani Letter of Intention (LOI) pada Rabu (18/11/2015).

Oleh : IMAM BACHTIAR
[email protected]

Dilaporkan laman resmi Kemenpora, LOI ini juga ditandatangani oleh Car­melo Ezpeleta selaku CEO Dorna Sports. LOI ini dibutuhkan sebagai salah satu syarat mutlak kalau Indonesia siap dan mampu menjadi tuan rumah MotoGP musim 2017.

Sebagaimana diketahui, Menpora menerima kunjungan Ezpeleta yang didampingi oleh Tinton Soeprapto se­lalu Direktur Sentul International Cir­cuit (SICC) pada awal Oktober 2015.

Kunjungan ini sebagai wujud ke­inginan Ezpelata untuk mengetahui secara langsung dari Menpora soal sejauh mana keseriusan Pemerintah Indonesia dalam merencanakan pe­nyelenggaraan race di Sentul.

Dan pada pertemuan lanjutan yang digelar 21 Oktober 2015, Pemer­intah Indonesia dimohon lebih seri­us dalam mempersiapkan diri.

Karena jika tidak, maka kesem­patan tersebut akan diberikan pada negara lain yang masih tinggi minat­nya untuk ambil bagian di MotoGP 2017, seperti Kazakhstan, Thailand, Finlandia, Brazil dan Cile.

Kini, penandatangan LOI oleh Menpora dan Ezpelata ini pun di­harapkan membuat peluang Indone­sia semakin besar.

Hasil dari pertemuan ini pun akan segera dikirim ke FIM, yang akan menyelenggarakan Sidang Umum di Wina, Austria pada akhir pekan ini.

Master Plan dan Keputusan Pres­iden sebagai landasan hukum untuk suksesnya penyelenggaran MotoGP Indonesia pun dipercaya akan segera dirampungkan.

BACA JUGA :  Timnas Indonesia Menuju Vietnam, Lanjutan Kualifikasi Piala Dunia 2026

Sementara itu, Direktur Utama Sirkuit Sentul, Tinton Soeprapto, mengabarkan bahwa sirkuit yang ia kelola akan mulai dibongkar dan direnovasi pada Desember sebagai bentuk persiapan Indonesia men­jadi tuan rumah MotoGP 2017 men­datang.

Tinton mengatakan, bergerak cepat lantaran ingin Indonesia segera memastikan status tuan rumah Mo­toGP 2017. Menurutnya, bagian yang mulai dibongkar pada Desember nan­ti melingkupi prasarana sirkuit seper­ti service shop, kafe, pompa bensin, paddock, apartemen, dan hotel.

“Kita renovasi sirkuit hingga menjadi Grade A, sehingga bisa digu­nakan untuk MotoGP atau Formula Satu,” kata Titon kepada CNN Indo­nesia saat dihubungi melalui sam­bungan telepon, Rabu (18/11).

Ayah dari pebalap Ananda Miko­la dan Moreno Soeprapto ini juga menegaskan bahwa sebagai sirkuit, Sentul memiliki kelebihan terutama dalam faktor lokasi. “Coba, di mana lagi ada sirkuit dijepit dua Istana dan di pinggir tol?” tutur Tinton.

Tinton berharap pihak swasta dan pemerintah bisa saling mendu­kung untuk menyelenggarakan Mo­toGP di Indonesia pada 2017 nanti. Ia juga mengatakan bahwa Imam mengingatkan bahwa jangan sampai penyelenggaraan MotoGP seperti “buang garam di laut”.

“Jangan sampai kita nanti ikut balapan, tapi selesai di urutan paling belakang,” katanya.

Indonesia bukan satu-satunya negara yang ingin menjadi tuan rumah MotoGP 2017. Thailand, Ka­zakhtan, Finlandia dan Brasil, dise­but-sebut sebagai saingan dari In­donesia untuk menjadi tuan rumah ajang balap tersebut.

BACA JUGA :  Petik Kemenangan, Timnas Indonesia di Peringkat 2 Klasemen Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026

Tinton menegaskan bahwa Indo­nesia tak boleh kalah dari negara lain dalam menangkap kesempatan.

“Sekarang ajang dunia yang me­nonjol itu bola, MotoGP, dan F1. Tetapi Kalau F1 kan Indonesia bukan negara produsen, kita negara pro­dusen kendaraan dua roda dengan market terbesar. The biggest user. Bangunlah olahraganya bagi NKRI,” ujar Tinton dengan tegas.

Menurut Tinton, selain mereno­vasi, langkah selanjutnya dalam per­siapan menjadi tuan rumah adalah menunggu persetujuan Letter of In­tent (LOI) dari federasi balap motor internasional (FIM).

“Setelah itu, nanti mengerucut ke kontrak, dan nanti akan dijabar­kan tugas dan tanggung jawab antar- Kementerian,” katanya.

Payung Hukum Segera Terbit

Sementara itu, Anggota Watim­pres Suharso Manuarta mengatakan pihaknya akan segera mendorong terbitnya payung hukum penyeleng­garaan MotoGP 2017 di Indonesia. Pasalnya, kepastian hukum akan mendorong kerjasama swasta untuk membiayai renovasi sirkuit.

“Kami sedang memperkirakan payung hukum apakah nanti ben­tuknya peraturan presiden dan keputusan presiden. Supaya ada ker­jasama dengan swasta yang baik,” katanya.

Pertemuan hari ini juga memba­has tentang aspek legalitas balapan sehingga mengundang BOPI. Ketua BOPI Muhammad Noor Aman mene­gaskan mendukung rencana Indone­sia menggelar balapan MotoGP 2017.

“Dari BOPI, kami akan bantu ma­salah imigrasi dan pabean karena ini adalah event yang melibatkan ban­yak negara,” kata Noor Aman. (*)

============================================================
============================================================
============================================================