Bambang menambahkan, seringÂkali dalam penerapannya aturan dan kesepakatan tidak dijalani sebÂagaimana mestinya. Hal ini dikareÂnakan masing-masing Dirjen memÂbentengi para pejabat eselon dan bawahannya masing-masing. SehingÂga nilai dan budaya kerja tidak dapat berjalan secara maksimal.
Langkah reformasi birokrasi juga dilakukan Bima Arya Asugiarto, Walikota Bogor. Politikus PAN itu menawarkan Lelang Jabatan Posisi Tiga Kepala Dinas.
Setelah dilakukannya evaluasi, rotasi, dan mutasi jajaran pejabat esÂelon dua oleh Walikota Bogor Bima Arya, Rabu (25/5/2016), terdapat tiga posisi kosong yang ditinggalkan peÂjabat sebelumnya. Ketiga posisi itu masing-masing Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan JaÂlan (DLLAJ), serta Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSÂDA).
Atas kekosongan tiga posisi terseÂbut, Walikota membuat open bidding (lelang jabatan) kepada siapa saja yang berminat dan memenuhi kualiÂfikasi untuk mendaftarkan diri. ProsÂes lelang jabatan akan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang (UU) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ada jangka waktu yang ditetapkan.
“Pada kesempatan ini masih ada beberapa pos yang kosong, dan saya minta Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) untuk segera memproses open bidÂding,†tegas Bima.
Oleh karena itu, dirinya meminta hari ini juga untuk segera ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt) ketiga jabatan yang kosong tersebut sampai proses open bidding ini selesai. “Karena kita ingin membangun sistem yang jelas,†imbuhnya.
Bima juga meyakini Kepala BKPP yang baru, Fetty Qondarsyah bisa berkoordinasi dengan Sekda untuk memproses rangkaian evaluasi di setiap eselon dengan sebaik-baiknya sesuai aturan.
“Tentunya proses hari ini tidak sesuai dengan semua harapan. Ada barangkali yang sesuai harapan dan impian, tapi sangat mungkin juga ada yang tidak sesuai harapan,†pungkasÂnya.
(Yuska Apitya Aji)
