Geser Subsidi Solar Untuk Inftastruktur

JAKARTA, TODAY—Rencana pemangkasan subsidi solar dari Rp 1.000 menjadi Rp 350 perliter, Rabu (8/6/2016) kemarin dijelaskan Menteri ESDM Sudirman Said kepada DPR RI.

Menurut Sudirman, subsidi solar diusulkan untuk di­pangkas dari sebel­umnya Rp 1.000/liter, menjadi hanya Rp 350/liter. Dengan kata lain, pemerintah beren­cana mencabut subsidi sebesar Rp 650/liter.

“Prinsipinya kita masih in­gin beri subsidi ke masyarakat. Tapi juga perhatikan satu sisi yakni fiskal, makin banyak sub­sidi yang bisa digeser ke sektor produktif itu lebih baik,” kata Sudirman usai rapat dengan Komisi VII di Gedung DPR, Ja­karta, Rabu (8/6/2016).

“Dan kita tahu dalam APBN-P 2016 mengalami pe­rubahan menurun. Jadi kita harus detail melihat kebutu­han masyarakat,” jelasnya lagi.

Menurut Sudirman, se­benarnya pemerintah punya opsi lain yakni menetapkan subsidi sebesar Rp 650/liter, namun dalam jangka panjang sebaiknya subsidi hanya Rp 350/liter. Alasannya, agar ti­dak perlu ada lagi perubahan harga solar dalam waktu dekat jika ada fluktuasi harga minyak dunia.

“Kenapa angkanya segitu, kita melihat ingin ketemu ang­ka yang tidak perlu melakukan perubahan angka dalam waktu dekat. Kalau lebih dari Rp 650/liter, mungkin masih bisa naik­kan harga. Kalau harga segitu masih punya simpanan atau bantalan, jadi nggak perlu ubah harga BBM,” ujar mantan Dirut PT Pindad ini.

Sudirman melanjutkan, kelebihan dana setelah pemo­tongan subsidi tersebut nanti­nya akan masuk ke APBN, dan tak dipakai untuk dana ‘celen­gan’ atau Dana Ketahanan En­ergi (DKE).

“Masuk ke APBN dicam­pur. Bukan ke DKE. Karena prinsipnya DKE dialokasikan dari APBN full, jadi nggak ada hubungan dengan penghapu­san subsidi, nggak match, kita perlu bangun DKE. Kita perlu­kan dimana ada sektor fiskal yang produktif yah kita lalu­kan,” tutur Sudirman.

DPR Setuju

Hasil rapat dengan Komisi VII DPR RI, pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sum­ber Daya Mineral (ESDM) men­gusulkan untuk mengurangi subsidi solar, dari saat ini sebe­sar Rp 1.000/liter, menjadi hanya Rp 350/liter sesuai den­gan penghematan di APBN-P 2016.

Sudirman Said, mengung­kapkan pemerintah ingin menggeser agar subsidi bisa diarahkan semuanya ke sek­tor produktif, ketimbang habis dibakar sebagai subsidi BBM.

Dia membantah jika penga­lihan subsidi untuk menambal pelebaran defisit anggaran di APBN-P 2016. “Geser subsidi konsumtif ke produktif. Kan pengguna solar orang yang punya kendaraan bermotor, tapi yang punya waduk siapa? Jalan? Sekolah? Pengguna kereta api siapa penikmatnya? Itu masyarakat banyak. Bukan karena defisit, nggak banyak dapatnya,” katanya.

“Seluruh usaha subsidi agar tercipta struktur masyara­kat yang tangguh. Bahkan neg­ara maju yang terbiasa dengan disuapi, tapi begitu riil cost yang ditanggung berat. Kaya Venezuela beban subsidinya besar, tiba-tiba minyak jatuh, bersamaan ada tekanan, ka­lau kita ingin bertahap secara baik,” tambah Sudirman.

Sudirman mengatakan, sektor produktif dan subsidi bidang sosial jauh lebih mem­butuhkan asupan subsidi. Sementara subsidi BBM lebih banyak dinikmati kalangan menengah atas.

“Masyarakat paling bawah dikasih bantuan sosial, pendi­dikan, kesehatan, dan lainnya. Itu yang disebut subsidi tepat sasaran, bukan yang ditempel­kan ke BBM, sementara penik­matnya menengah atas. Ayuk kita sahur,” tutur Sudirman.

Kendati demikian, usulan tersebut masih akan diba­has lebih lanjut dalam rapat kerja dengan Komisi VII. Se­hingga finalisasi waktunya belum bisa dipastikan. “Ini kan baru penjelasan, masih bisa berubah. Dalam hal ini Kementerian ESDM menyam­paikan demikian,” pungkas Sudirman.

(Alfian M|net)