Dirinya, sambungnya, belum mengetahui asal muasal ikan cakaÂlang impor tersebut. KKP pun akan melakukan pemeriksaan asal negaÂra eksportir. “Pengusaha dan negaÂra asal akan di-trace, yang penting jangan sampai ganggu sehingga neÂlayan susah. Vietnam dan Thailand sudah dapat yellow card, sehingga tak bisa jual ke Eropa,†jelas Susi.
Pada kesempatan tersebut, dia membantah kalau izin impor atas ikan impor diperlebar. Malahan yang terjadi ada tren penurunan impor ikan, informasi impor saat ini juga jauh lebih transparan.
Policy impor dari dulu sampai sekarang sama. Sebetulnya dari data, impor ikan kita turun, hanya jenis ikan tertentu, saya akui juga ada keÂsulitan impor salmon dari pengusa restoran, saya sudah minta itu diperÂbaiki,†jelas Susi.
Dari catatan Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) KKP sampai dengan April 2016, ikan yang diimÂpor terbanyak yakni jenis makarel dengan volume 23.652 ton, sarden 19.823 ton, kemudian ikan tuna, cakalang, dan tongkol 18.210 ton, kepiting rajungan 4.460 ton, kerang 3.757 ton, dan salmon 2.900 ton
Gunakan Pesawat
Dalam rapat kerja dengan KomiÂsi IV DPR, Susi mengatakan ingin mengurangi penggunaan kapal laut dalam pengawasan di wilayah laut. Susi ingin pengawasan wilayah laut lebih banyak dengan menggunakan pesawat.
Alasannya, penggunaan pesawat mampu menghemat dari sisi angÂgaran maupun waktu dibandingkan memakai kapal laut. “Itu akan menÂgurangi 90% cost operasional kapal patroli kita dan itu penghematan yang hampir Rp 700 miliar per taÂhunnya,†kata Susi.
“Kecepatan pesawat 300 km/jam sementara kalo kapal 25 km/jam, kaÂpal 1 hari Rp 50 juta- Rp 200 juta terÂgantung ukurannya. Kalau pesawat hanya Rp 50 juta saja tidak sampai 5 jam sudah mencapai 1500 km,†lanÂjut Susi.
Ia menambahkan nantinya untuk patroli akan digunakan kapal yang berukuran besar dengan kemamÂpuan yang lebih baik dibantu dengan pesawat udara jenis propeller twin engine.
“Jadi kita menambah kapal patrÂoli yang besar-besar saja dengan keÂmampuan yang lebih cepat. Dibantu dengan pesawat udara dan itu juga pesawat udaranya pesawat udara propeller twin engine, jadi sangat murah,†katanya.
Selain itu, Susi akan mengganÂdeng TNI untuk mewujudkan renÂcana penggunaan pesawat untuk pengawasan wilayah laut.
“Saya mengerti kesulitan banÂyak untuk pengadaan pilot dan sebÂagainya. Tapi demi uang yang begitu besar, saya bekerja sama dengan AL, juga AD untuk nanti membantu KKP dalam melaksanakan operasi ini,†tuÂtur Susi. (dtc|net)