Dirinya, sambungnya, belum mengetahui asal muasal ikan caka­lang impor tersebut. KKP pun akan melakukan pemeriksaan asal nega­ra eksportir. “Pengusaha dan nega­ra asal akan di-trace, yang penting jangan sampai ganggu sehingga ne­layan susah. Vietnam dan Thailand sudah dapat yellow card, sehingga tak bisa jual ke Eropa,” jelas Susi.

Pada kesempatan tersebut, dia membantah kalau izin impor atas ikan impor diperlebar. Malahan yang terjadi ada tren penurunan impor ikan, informasi impor saat ini juga jauh lebih transparan.

Policy impor dari dulu sampai sekarang sama. Sebetulnya dari data, impor ikan kita turun, hanya jenis ikan tertentu, saya akui juga ada ke­sulitan impor salmon dari pengusa restoran, saya sudah minta itu diper­baiki,” jelas Susi.

Dari catatan Izin Pemasukan Hasil Perikanan (IPHP) KKP sampai dengan April 2016, ikan yang diim­por terbanyak yakni jenis makarel dengan volume 23.652 ton, sarden 19.823 ton, kemudian ikan tuna, cakalang, dan tongkol 18.210 ton, kepiting rajungan 4.460 ton, kerang 3.757 ton, dan salmon 2.900 ton

BACA JUGA :  Cara Membuat Sambal Kacang Gorengan yang Pedas dan Gurih

Gunakan Pesawat

Dalam rapat kerja dengan Komi­si IV DPR, Susi mengatakan ingin mengurangi penggunaan kapal laut dalam pengawasan di wilayah laut. Susi ingin pengawasan wilayah laut lebih banyak dengan menggunakan pesawat.

Alasannya, penggunaan pesawat mampu menghemat dari sisi ang­garan maupun waktu dibandingkan memakai kapal laut. “Itu akan men­gurangi 90% cost operasional kapal patroli kita dan itu penghematan yang hampir Rp 700 miliar per ta­hunnya,” kata Susi.

“Kecepatan pesawat 300 km/jam sementara kalo kapal 25 km/jam, ka­pal 1 hari Rp 50 juta- Rp 200 juta ter­gantung ukurannya. Kalau pesawat hanya Rp 50 juta saja tidak sampai 5 jam sudah mencapai 1500 km,” lan­jut Susi.

BACA JUGA :  Dijamin Bikin Nagih! Ini Dia Resep Kolang Kaling Saus Santan yang Sedap dan Mantap

Ia menambahkan nantinya untuk patroli akan digunakan kapal yang berukuran besar dengan kemam­puan yang lebih baik dibantu dengan pesawat udara jenis propeller twin engine.

“Jadi kita menambah kapal patr­oli yang besar-besar saja dengan ke­mampuan yang lebih cepat. Dibantu dengan pesawat udara dan itu juga pesawat udaranya pesawat udara propeller twin engine, jadi sangat murah,” katanya.

Selain itu, Susi akan menggan­deng TNI untuk mewujudkan ren­cana penggunaan pesawat untuk pengawasan wilayah laut.

“Saya mengerti kesulitan ban­yak untuk pengadaan pilot dan seb­againya. Tapi demi uang yang begitu besar, saya bekerja sama dengan AL, juga AD untuk nanti membantu KKP dalam melaksanakan operasi ini,” tu­tur Susi. (dtc|net)

 

Halaman:
« 1 2 » Semua
============================================================
============================================================
============================================================