Menpan Semprit PNS Bogor

Semprit Pemkab

Inspeksi kedua Yuddy yakni di Kantor Bupati Bogor. Menteri Yuddy menekankan pada Bupati Bogor Hj Nurhayanti untuk memperbaiki ab­sensi dan meningkatkan kualitas pelay­anan publik.

Menurut politisi Hanura itu, Pemer­intah Kabupaten Bogor harus memper­baharui (upgrade) sistem absensi PNS atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski, kini telah diberlakukan sistem absensi elektronik, pemantauannya belum ter­pusat pada Badan Kepegawaian, Pendi­dikan dan Pelatihan (BKPP) setempat.

“Karena belum terkoneksi dengan BKPP, Ibu Bupati jadi kesulitan tuh memeriksa tingkat kehadiran pega­wai. Makanya, perlu ada upgrade soal absensi ini supaya semua terkoneksi ke BKPP sekaligus langsung ke Kemen PAN-RB,” tegas Yuddy di sela inspeksi mendadak ke Kantor Badan Pertana­han Nasional (BPN) Kabupaten Bogor.

Terlebih selama Ramadhan, kata Yuddy, hampir semua kota/kabupaten di Indonesia menurun tingkat kehadi­ran maupun disiplin pegawai pemerin­tahannya. Maka itu, kata Yuddy, sistem absensi pegawai harus dirubah den­gan yang lebih canggih dan terpantau. “Karena disiplin yang rendah akan ber­dampak pada kualitas pelayanan dan pengawasan yang tidak maksimal. Ka­lau perlu, sitem absensi ini terhubung dengan aplikasi yang bisa terpantau dengan smart phone, jadinya bisa ter­pantau dari mana saja,” tegas Yuddy.

Menurutnya, safari Ramadhan yang dilakukannya demi meningkatkan dis­iplin dan pengawasan pegawai. Karena Presiden Joko Widodo tengah menin­gkatkan kesejahteraan ASN di seluruh Indonesia. “Nah, kalau kesejahteraan sudah ditingkatkan tapi disiplinnya masih rendah, tentu akan menimbul­kan pertanyaan di masyarakat. Sudah sejahtera tapi masih malas. Setidaknya, tingkat kehadiran ASN itu mencapai 95 persen,” tukasnya.

Ditempat yang sama, Bupati Nurhay­anti mengungkapkan bakal mengevaluasi dan menindaklanjuti soal absensi pegawai di Pemerintahan Bumi Tegar Beriman. Terlebih, Nurhayanti sudah makan asam garam dalam birokrasi pemerintahan.

“Dengan Menteri Yuddy, saya meli­hat semua tingkat kedisplinan pegawai kami. Terutama saat ramadan seperti ini, yang memang masih perlu ada eval­uasi besar-besaran soal absensi. Karena ini soal pelayanan khusus pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang jadi pelayan publik,” tegasnya.(*)