Anggaran Pendidikan Kota Bogor Naik 0,4 %

BOGOR TODAY- Anggaran pendidikan Kota Bogor tahun ini naik 0,4 persen dari tahun anggaran sebelumnya. Tahun ini, Pemkot Bogor mengalokasi­kan sebesar Rp684,8 miliar.

“Naik sedikit. Tapi, kebu­tuhan kita, terutama pemban­gunan dan perbaikan sarana prasaranan masih tinggi,” kata Kadisdik Kota Bogor, Edgar Su­ratman, kemarin.

Edgar mengatakan, kuota anggaran belanja langsung dibujet Rp115,6 miliar. Semen­tara, kuota anggaran belanja tidan langsung dibujet Rp569 milair. “Kita masih butuh tam­bahan satu SMP negeri baru. Usulan sudah kita sampaikan dalam rapat dengan DPRD. Kita tunggu realisasinya,” kata Ed­gar.

Seperti diketahui, mulai tahun anggaran 2017, otoritas pengaturan sekolah menengah diambil oleh Pemprov Jawa Barat. Artinya, Pemkot Bogor hanya memiliki bebas manaje­men untuk SD dan SMP saja. “Tahun depan mulai,” kata Ed­gar.

Sementara kabar buruk datang dari pusat. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Badwedan mengatakan pihaknya memotong beberapa pengeluaran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan 2016 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan serta Pemotongan Belanja Kement­erian dan Lembaga untuk Pen­gendalian dan Pengamanan APBN 2016.

“Total anggaran yang akan dipangkas Rp 6,5 triliun,” ka­tanya di gedung Parlemen, Senayan, kemarin.

Anies mengatakan beberapa bagian mengalami efisiensi. Pertama, program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis Kementerian Pen­didikan dan Kebudayaan dipo­tong Rp 345,581 miliar menjadi Rp 2,556 triliun.

Lalu, anggaran pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Kementerian dipang­kas Rp 29,391 miliar menjadi Rp 166,550 miliar. Kemudian, Anggaran Pendidikan Dasar dan Menengah dihemat Rp 3,725 triliun menjadi Rp 23,779 triliun.

Selanjutnya, anggaran Ditjen Pendidikan Usia Dini dan Pen­didikan Masyarakat dipotong Rp 471,995 miliar menjadi 1,776 triliun. Bagian Penelitian dan Pengembangan Kemdikbud di­potong Rp 170,762 miliar men­jadi Rp 1,253 triliun.

Pengembangan dan pembi­naan bahasa dan sastra dipo­tong Rp 83,504 miliar menjadi Rp 415,566 miliar. Anggaran Ditjen Guru dan Tenaga Kepen­didikan mengalami pemang­kasan Rp 1,358 triliun menjadi Rp 11,212 triliun. Terakhir, dana Dirten Pelestarian Budaya di­pangkas Rp 338,279 miliar men­jadi 1,547 triliun.

Anies juga akan menghe­mat biaya operasional non-gaji, pembangunan gedung baru, pengadaan tanah baru, dan perjalanan dinas yang tidak terkait dengan program priori­tas. Biaya untuk menyewa jasa konsultan dan jasa profesi serta belanja non-infrastruktur, mis­alnya kendaraan yang belum terkontak serta bantuan untuk masyarakat seperti pengadaan peralatan pendidikan, pun akan dikurangi dengan per­timbangan tidak mengganggu kondisi sosial.

Anies menambahkan, pi­haknya tidak akan memotong anggaran prioritas sehingga penghematan ini dijamin ti­dak akan mengorbankan pro­gram prioritas yang selama ini ada di beberapa unit divisi di bawahnya.”Yang pasti kegiatan belajar mengajar antara guru dan murid akan tetap terlak­sana,” ucapnya.

Mayoritas anggota parlemen meminta anggaran pendidikan tidak dipotong sampai Rp 6,5 triliun. “Kalau pun dipotong, kami sarankan Rp 3 triliun saja,” kata Wakil Ketua Komisi Pendidikan DPR Ferdiansyah.

Komisi Pendidikan menilai, pendidikan adalah hak dasar yang sangat penting untuk perkembangan negara sehing­ga pemangkasan bisa membuat kegiatan belajar-mengajar ter­ganggu.(Yuska Apitya)