Jika mengandalkan infrastrukÂtur bantuan desa, kata dia, angÂgaranya kecil. Karena untuk infrastruktur jalan sebesar Rp 4 miliar, tetapi jika dibangun mengÂgunakan dana desa diperkirakan hanya sebesar Rp 100 juta.
“Kapan selesainya dan tidak akan menyelesaikan masalah, seharusnya ada peningkatan staÂtus jalan dari jalan desa jadi jalan kabupaten,†ujarnya.
Politisi Gerindra itu juga mengkritisi proses pelelangan yang tidak dilakukan dinas diawÂal tahun anggaran. “Harus ada perubahan menyeluruh dalam proses lelang khusus jalan, banÂyaknya dilakukan pada pertenÂgahan tahun,†tuturnya.
Apalagi sebelumnya keterÂlambatan yang memakan waktu hingga lima bulan itu terjadi kaÂrena adanya perubahan-perubaÂhan didalam penyusunan nilai, HPS. Dirinya mencontohkan, dalam APBD dianggarkan sebeÂsar Rp 7 miliar ternyata dalam HPS sebesar Rp 5 miliar.
“Harus profesional, terukur dan terencana. Jangan sampai sudah diketuk palu ada perubaÂhan lagi, waktu 1 sampai 2 bulan itu sangat penting. Sebaiknya diawasi Sekda langsung, jangan sampai saling lempar, sudah diÂambil alih saja oleh Sekda atau Bupati,†tukasnya.
