Apalagi kenaikan batas PTKP sangat signifikan. “Kenaikan PTKP sampai 50% untuk mengan­tisipasi agar tidak ada kenaikan tiap tahun,” terang Bambang.

Sore kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat me­manggil Gubernur Bank Indo­nesia (BI) Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Haddad serta para menteri ekonomi untuk memba­has rencana kebijakan pengam­punan pajak atau tax amnesty. Para menteri yang hadir adalah Menko Perekonomian Dar­min Nasution, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong. “Kita diskusi saja, iya itu tax amnesty,” tegas Darmin saat meninggalkan Istana Negara, Ja­karta, Rabu (22/6/2016).

BACA JUGA :  Jadwal SIM Keliling Kabupaten Bogor, Jumat 24 Mei 2024

Persoalan pengampunan pajak memang genting. Sebab Rancan­gan Undang-undang (RUU) masih dalam pembahasan pemerintah dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sementara target pemberlakuan adalah 1 Juli 2016.

Pemerintah harus membuat skenario bila kebijakan terse­but terlambat dari jadwal. Ini tentunya akan berpengaruh terhadap penerimaan negara. “Memang itu agak banyak dibi­carakan, tapi ya nanti lah tunggu tiga hari empat hari, hari Senin baru diceritakan,” paparnya. Alasan lain persoalan ini belum dapat diceritakan, karena banyak bersinggungan dengan kepentingan politik. “Makanya jangan banyak diceritakan dulu,” tandasnya.

BACA JUGA :  Jatim Diguncang Dua Gempa Terkini, M 5,3 Malang dan M 4,0 Pacitan

(Yuska Apitya Aji)

Halaman:
« 1 2 » Semua
============================================================
============================================================
============================================================