BOGOR, TODAY—KemenÂterian Perhubungan meÂlalui Badan Pengelola Transportasi JabodetaÂbek (BPTJ), akan mengg a n t i k a n angkutan perbaÂtasan terintegrasi bus TransjakarÂta (APTB) dengan Transjabodetabek Ekspres.
Kepala BPTJ Elly Adriani Sinaga mengatakan, Transjabodetabek Ekspres dihadirkan untuk mengaÂkomodir penumpang dari kota-kota sekitar Jakarta khususnya Bogor. “MuÂdah-mudahan dua bulan ke depan suÂdah bisa dioperasikan, ya paling cepat Agustus,†kata Elly di Pendopo Bupati Bogor, Kamis (23/6/2016).
Ia menyampaikan, moda transÂportasi ini disebut ekspres karena bus tersebut dirancang untuk sampai ke tujuan dengan waktu tempuh lebih pendek. “Bus itu nantinya berhenti terbatas. Rencananya hanya ada emÂpat titik shelter. Kita sedang mensuÂrvei di mana empat shelter itu nantiÂnya,†kata Elly.
Menurut dia, rute bus tersebut nantinya melalui jalan tol. Dalam pengoperasian bus tersebut pihaknya akan bekerja sama dengan Badan PenÂgelola Jalan Tol (BPJT). “Kita minta ke BPJT supaya nanti ada satu lajur khuÂsus di tol, bukan hanya untuk TranÂsjabodetabek Ekspres, tapi bisa juga untuk angkutan lain yang lebih besar, supaya lebih cepat,†ujar Elly.
Elly juga mengaku telah berkomuÂnikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar Transjabodetabek Ekspres bisa melintasi busway. “Kami sedang komunikasikan dengan PemÂprov DKI, supaya bus ini bisa masuk ke busway,†kata dia.
Sedangkan bus sendiri, lanjut Elly, sudah banyak yang menawarkan unÂtuk bergabung sebagai operator bus Transjabodetabek Ekspres. “Untuk armada gampang, karena ada salah satu PO Bus yang siap menyediakan bus sampai 500 unit,†ujar dia.
Sementara itu, Direktur PerenÂcanaan dan Pembangunan TransÂportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan, Suharto, mengatakan Transjabodetabek Ekspres akan lebih dulu dioperasikan karena hingga saat ini Pemprov DKI masih menghitung berapa besaran tarif yang akan dikeÂnakan pada Transjabodetabek regÂuler itu. “Pemprov DKI masih mengÂhitung tarifnya untuk mengetahui berapa anggaran yang harus disubsiÂdi untuk Transjabodetabek reguler,†kata Mantan Kepala Bappeda Kota Bogor itu.
Namun demikian, ke depan maÂsyarakat Jabodetabek akan diberikan beberapa pilihan moda angkutan masÂsal. Yakni, Transjabodetabek Ekspres, reguler, dan angkutan permukiman. “Ini sedang kita persiapkan semua,†ujar Suharto.
Penyehatan PDJT Rp1,6 Miliar
Di sisi lain, Pemkot Bogor mengaÂlokasikan anggaran Rp 1,6 miliar unÂtuk menyelamatkan dan memulihkan kembali aset-aset Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) berupa 29 bus Transpakuan.
Anggaran sebesar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanÂja Daerah (APBD) sebagai dana penyÂertaan modal 2016. Tidak hanya itu, Pemkot Bogor juga merevisi payung hukum badan usaha milik daerah biÂdang transportasi yang berdiri sejak 2007 itu.
â€Proses revisi perda akan didoÂrong lebih cepat dan menjadi payung hukum bagi pengembangan PDJT. Perusahaan ini harus berkembang mengikuti skenario Bogor TransportaÂtion Program Summit dan yang paling mendesak adalah memiliki payung hukum,†kata Walikota Bogor Bima Arya, kemarin.
Pengembangan koridor TranspakÂuan akan lebih difokuskan pada koÂridor empat yang loading faktornya tinggi. Model bisnis dan konversi dari angkutan kota menjadi bus juga harus lebih dahulu dibuat sistem Bobit (senÂsor) agar semuanya menjadi transparÂan. â€Sedangkan, untuk 29 unit bus yang ada sekarang bisa dicoba dijajaki kerja sama dengan kampus atau bank agar bisa dibuat sistem tapping-nya,†lanjutnya.
Direktur PDJT Krisna Kuncahyo memandang perubahan dari PDJT menjadi Perseroan Terbatas Jasa Transportasi (PTJT) tidak berarti menghapus subsidi pemerintah. â€Di negara mana pun, transportasi masÂsal disubsidi pemerintah sehingga biaya karcis tidak terlalu mahal dan bisa menutup biaya operasional,†kaÂtanya.
Selain itu, pihaknya juga akan meminta perawatan dan pengelolaan shelter atau halte yang sekarang maÂsih menjadi kewenangan dan tangÂgung jawab DLLAJ Kota Bogor agar dipindahkan ke PDJT.
Menurut Teknikal Asisten GIZ Tedy Murtedjo, saat ini bus bantuan dari pusat sudah diserahkan kepada provinsi. Bantuan tersebut bersifat stimulan bagi kota yang sudah memiÂliki grand design transportasi.
Tujuannya agar masyarakat bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi publik. â€Kalau tidak begitu infrastruktur jalan tidak akan mampu menampung banyaknya kendaraan,†pungkasnya. (RiÂshad Noviansyah/Yuska Apitya/
Bagi Halaman