Transjabodetabek Masuk Line Bogor

BOGOR, TODAY—Kemen­terian Perhubungan me­lalui Badan Pengelola Transportasi Jabodeta­bek (BPTJ), akan mengg a n t i k a n angkutan perba­tasan terintegrasi bus Transjakar­ta (APTB) dengan Transjabodetabek Ekspres.

Kepala BPTJ Elly Adriani Sinaga mengatakan, Transjabodetabek Ekspres dihadirkan untuk menga­komodir penumpang dari kota-kota sekitar Jakarta khususnya Bogor. “Mu­dah-mudahan dua bulan ke depan su­dah bisa dioperasikan, ya paling cepat Agustus,” kata Elly di Pendopo Bupati Bogor, Kamis (23/6/2016).

Ia menyampaikan, moda trans­portasi ini disebut ekspres karena bus tersebut dirancang untuk sampai ke tujuan dengan waktu tempuh lebih pendek. “Bus itu nantinya berhenti terbatas. Rencananya hanya ada em­pat titik shelter. Kita sedang mensu­rvei di mana empat shelter itu nanti­nya,” kata Elly.

Menurut dia, rute bus tersebut nantinya melalui jalan tol. Dalam pengoperasian bus tersebut pihaknya akan bekerja sama dengan Badan Pen­gelola Jalan Tol (BPJT). “Kita minta ke BPJT supaya nanti ada satu lajur khu­sus di tol, bukan hanya untuk Tran­sjabodetabek Ekspres, tapi bisa juga untuk angkutan lain yang lebih besar, supaya lebih cepat,” ujar Elly.

Elly juga mengaku telah berkomu­nikasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar Transjabodetabek Ekspres bisa melintasi busway. “Kami sedang komunikasikan dengan Pem­prov DKI, supaya bus ini bisa masuk ke busway,” kata dia.

Sedangkan bus sendiri, lanjut Elly, sudah banyak yang menawarkan un­tuk bergabung sebagai operator bus Transjabodetabek Ekspres. “Untuk armada gampang, karena ada salah satu PO Bus yang siap menyediakan bus sampai 500 unit,” ujar dia.

Sementara itu, Direktur Peren­canaan dan Pembangunan Trans­portasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan, Suharto, mengatakan Transjabodetabek Ekspres akan lebih dulu dioperasikan karena hingga saat ini Pemprov DKI masih menghitung berapa besaran tarif yang akan dike­nakan pada Transjabodetabek reg­uler itu. “Pemprov DKI masih meng­hitung tarifnya untuk mengetahui berapa anggaran yang harus disubsi­di untuk Transjabodetabek reguler,” kata Mantan Kepala Bappeda Kota Bogor itu.

Namun demikian, ke depan ma­syarakat Jabodetabek akan diberikan beberapa pilihan moda angkutan mas­sal. Yakni, Transjabodetabek Ekspres, reguler, dan angkutan permukiman. “Ini sedang kita persiapkan semua,” ujar Suharto.

Penyehatan PDJT Rp1,6 Miliar

Di sisi lain, Pemkot Bogor menga­lokasikan anggaran Rp 1,6 miliar un­tuk menyelamatkan dan memulihkan kembali aset-aset Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) berupa 29 bus Transpakuan.

Anggaran sebesar itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belan­ja Daerah (APBD) sebagai dana peny­ertaan modal 2016. Tidak hanya itu, Pemkot Bogor juga merevisi payung hukum badan usaha milik daerah bi­dang transportasi yang berdiri sejak 2007 itu.

”Proses revisi perda akan dido­rong lebih cepat dan menjadi payung hukum bagi pengembangan PDJT. Perusahaan ini harus berkembang mengikuti skenario Bogor Transporta­tion Program Summit dan yang paling mendesak adalah memiliki payung hukum,” kata Walikota Bogor Bima Arya, kemarin.

Pengembangan koridor Transpak­uan akan lebih difokuskan pada ko­ridor empat yang loading faktornya tinggi. Model bisnis dan konversi dari angkutan kota menjadi bus juga harus lebih dahulu dibuat sistem Bobit (sen­sor) agar semuanya menjadi transpar­an. ”Sedangkan, untuk 29 unit bus yang ada sekarang bisa dicoba dijajaki kerja sama dengan kampus atau bank agar bisa dibuat sistem tapping-nya,” lanjutnya.

Direktur PDJT Krisna Kuncahyo memandang perubahan dari PDJT menjadi Perseroan Terbatas Jasa Transportasi (PTJT) tidak berarti menghapus subsidi pemerintah. ”Di negara mana pun, transportasi mas­sal disubsidi pemerintah sehingga biaya karcis tidak terlalu mahal dan bisa menutup biaya operasional,” ka­tanya.

Selain itu, pihaknya juga akan meminta perawatan dan pengelolaan shelter atau halte yang sekarang ma­sih menjadi kewenangan dan tang­gung jawab DLLAJ Kota Bogor agar dipindahkan ke PDJT.

Menurut Teknikal Asisten GIZ Tedy Murtedjo, saat ini bus bantuan dari pusat sudah diserahkan kepada provinsi. Bantuan tersebut bersifat stimulan bagi kota yang sudah memi­liki grand design transportasi.

Tujuannya agar masyarakat bisa berpindah dari transportasi pribadi ke transportasi publik. ”Kalau tidak begitu infrastruktur jalan tidak akan mampu menampung banyaknya kendaraan,” pungkasnya. (Ri­shad Noviansyah/Yuska Apitya/