Ini-14-Daftar-Rumah-Sakit-Yang-Pakai-Vaksin-Palsu-JAKARTA TODAY– Pemerintah menurunkan tim untuk meny­elidiki dugaan vaksin palsu telah menyebar ke 32 provinsi. Dugaan penyebaran ke 32 provinsi itu karena ada kecurigaan vaksin-vaksin yang beredar dari sumber tak resmi dan berpotensi dipalsukan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengambil sampel vaksin dari daerah tersebut.

“Kami mengerahkan petugas di daerah-daerah secara seren­tak untuk menemukan pere­daran vaksin palsu,” kata juru bicara BPOM, Nelly, kemarin.

Hingga saat ini, sudah dite­mukan 37 fasilitas pelayanan kesehatan di sembilan provinsi yang membeli vaksin dari dis­tributor tidak resmi. Sembilan provinsi yang dimaksudkan adalah Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau. Ia mengaku sempat curiga vak­sin palsu beredar di Denpasar, Mataram, dan Palu. “Namun, setelah kami cross-check ke sejumlah pihak, tidak ditemu­kan vaksin palsu,” ucapnya.

BACA JUGA :  Hadiri Pesta Hajatan Dimeriahkan Hiburan Musik, Warga Kolaka Tewas Ditikam

Berkaitan dengan peredaran vaksin palsu di Pekanbaru, Riau, Kepala Dinas Kesehatan Riau An­dra Sjafril mengelak saat ditanyai wartawan. Ia mengaku belum menerima hasil pemeriksaan ih­wal penemuan dua jenis serum yang diduga dipalsukan. Serum tersebut adalah serum antiteta­nus dan antibisa ular yang ditemukan di sebuah klinik di Pekanbaru. “Saya belum mener­ima tindak lanjutnya,” ujarnya.

Anggota Satuan Tugas Pen­anganan Vaksin Palsu, Arus­tiono, menuturkan pihaknya masih menelusuri peredaran vaksin palsu di sejumlah dae­rah. Ia berujar, fokus penelu­suran itu sementara adalah Jawa dan Sumatera. “Saat ini tim terus bekerja,” katanya.

Menurut hasil penyidikan Badan Reserse Kriminal Ke­polisian RI, puluhan ribu vak­sin palsu beredar di Sumatera. Adapun jumlah vaksin palsu di Jawa diperkirakan lebih ban­yak lagi. Provinsi yang terindi­kasi menggunakan vaksin palsu antara lain Aceh, Sumatera Barat, Lampung, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Data ini berbeda den­gan data yang dimiliki BPOM.

BACA JUGA :  Kebakaran Hebat Hanguskan 6 Rumah di Permukiman Padat Polewali Mandar

Presiden Joko Widodo pada Sabtu lalu menyatakan pemerintah sedang mendalami sanksi yang akan dikenakan kepada rumah sakit ataupun para tersangka. Ia berharap Kementerian Kesehatan dan lembaga terkait bisa meny­elesaikan kasus ini. “Bisa saja ada yang dicabut izinnya, bisa hanya dapat teguran,” ucapnya. “Semuanya baru dalam proses.”

Sementara itu, Markas Besar Kepolisian RI bekerja keras mengungkap kasus peredaran vaksin palsu. Ini merupakan kasus vaksin palsu pertama dan terbesar yang pernah ditangani polisi. «Ka­sus ini terbesar, ini pertama kali ditangani kepolisian,» kata Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Inspe­ktur Jenderal Boy Rafli Amar kepada wartawan usai meng­hadiri peringatan ulang tahun ke-65 Surya Paloh di kantor Media Group, Kedoya, Ja­karta Barat, Senin (18/7/2016).

======================================
======================================
======================================