Reshuffle Kabinet Dipercepat?

JAKARTA, TODAY—Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta para menteri kabinet kerja standby di Jakarta pekan ini. Ternyata Jokowi akan mengambil keputusan pent­ing, soal reshuffle kabinet. Kema­rin petang, sejumlah menteri di­panggil satu per satu.

Mensesneg Pratikno juga men­gorbitkan selebaran agar semua menteri tak meninggalkan Jakarta pekan ini terkait dengan sidang kabinet paripurna yang akan dige­lar Rabu (27/7/2016). Apa agenda penting yang akan dibahas dalam sidang paripurna itu? “Kalau topiknya pengarahan Presiden,” ucap Juru Bicara presiden Johan Budi di Komplek Istana Kepreside­nan, Jakarta, Selasa (26/7/2016).

Johan tak merinci arahan apa yang akan disampaikan oleh pres­iden, termasuk tak biasanya sidang

paripurna yang digelar hampir tiap bulan itu diawali dengan imbauan agar tak meninggalkan Jakarta. “Itu saya tidak tahu bentuk pengarahan seperti apa, tapi maksud dan tujuan sidang kabinet paripurna adalah mendengarkan pengarahan presiden yang wajib didengarkan oleh semua menteri kabinet kerja,” ujarnya.

Menurut Johan sidang kabinet paripurna itu akan digelar pukul 15.00 WIB. Sebelum sidang kabinet, belum ada agenda yang diketahui selain intern. “Sepanjang yang saya tahu tidak ada yang istimewa, bahwa Presiden tentu memberikan pengara­han kepada menteri-menteri kabinet kerja kan biasa,” kata mantan pimpi­nan KPK itu.

“Dulu pernah ada info agar men­teri tidak keluar daerah. Saat event-event tertentu, ada keputusan strat­egis. Ada menteri yang sampai, lalu kembali karena ada keputusan pent­ing yang perlu diketahui,” kata Men­sos Khofifah Indar Parawansa kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (26/7/2016).

Keputusan strategis itu biasanya soal rencana kerja pemerintah (RKP) atau rencana-rencana lain yang harus dibahas bersama. Bisa juga karena akan ada keputusan penting lain soal reshuffle kabinet.

Soal akan adanya keputusan pent­ing itu dibenarkan oleh Mensesneg Pratikno. Pratikno menuturkan akan ada rapat kabinet paripurna pukul 15.00 WIB Rabu (27/7/2016). Biasanya rapat paripurna kabinet membahas keputusan penting presiden dan arah kebijakan strategis pemerintah. “Be­sok (hari ini, Red) akan ada sidang kabinet paripurna pukul 15.00 WIB,” kata Pratikno saat ditemui wartawan di pintu masuk Wisma Negara, Jakar­ta, Selasa (26/7/2016).

Saat dikonfirmasi apakah akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat, Pratikno tidak membantah akan ada reshuffle. Namun, dia kem­bali menyerahkan masalah itu adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. “Itu urusan Presiden,” katanya.

Pratikno kemudian seperti berte­ka-teki bakal ada keputusan reshuffle kabinet setelah ada pengumuman dari presiden. “Nanti kalau sudah pengumuman, akan ada kepastian,” kata Pratikno.

“Itu urusan Presiden. Nanti akan diumumkan, akan ada pengumuman, nantinya lah kalau sudah dipastikan pasti akan diumumkan,” katanya. Yang mengumumkan pun bukan orang lain, yakni Presiden Jokowi langsung. “Ya iyalah, urusan reshuffle kok,” jawab Pratikno.

Presiden Jokowi kemarin juga me­manggil Wapres JK ke Istana Merdeka. Kabarnya pertemuan ini membahas finalisasi reshuffle kabinet. Lalu ka­pan hasil akhir reshuffle kabinet bakal diumumkan Presiden Jokowi?

Reshuffle hampir dipastikan ber­gulir. Detik-detik reshuffle sudah mu­lai tampak. Desas-desas sebenarnya sudah beredar sejak beberapa hari lalu. Para menteri sudah diminta tetap di Jakarta. Walau ada menteri yang karena tugas yang sudah terjadwal be­raktivitas di luar kota. Dan besok Rabu (27/7/2016) kabarnya akan digelar rapat paripurna kabinet, sekaligus pel­antikan serta rapat awal menteri baru.

Bahkan sejak sebulan lalu nama-nama menteri yang akan direshuffle juga sudah muncul dan beredar di publik. Tapi tak ada yang tahu siapa saja yang akan diganti. Ada saran ke Presiden Jokowi. Sebaiknya para menteri yang berintegritas dan loyal tetap dipertahankan. “Presiden bu­tuh pembantu yang benar-benar loyal. Salah satu indikator integritas itu loyalitasnya tunggal, yakni kepada presiden, bukan kepada Ketua Umum Partai ataupun yang lain,” saran pe­giat antikorupsi dari Indonesia Cor­ruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, Selasa (26/7/2016).

Adnan juga menjelaskan, selain itu tentu catatan kinerja harus jadi acuan untuk mengganti atau tidak, bukan karena faktor politik, misalnya untuk membangun keseimbangan politik. “Kalau kinerjanya bagus, tapi digeser tentu akan ada pertanyaan besar, apa dasar dari reshuffle sebenarnya?” tutup Adnan.(Yuska Apitya Aji/ed:Mina)