POLITIK AKOMODASI DALAM KABINET RESHUFFLE JILID 2

Akan tetapi justru disisi lain nama – nama yang dinilai pub­lik mempunyai kinerja yang baik dan kontribusi signifikan justru di singkirkan, seperti Ig­nasius Jonan, Rizal Ramli, Anies Baswedan malah di copot dari jabatannya, tersingkirnya tiga nama itu justru menegaskan bahwa Jokowi bener – bener telah meninggalkan kabinet profesioanal seperti janjinya saat kampanye dulu.

Beberapa nama menteri yang sebenarnya masuk dalam prioritas patut diganti yang kinerjanya gak jelas bahkan amburadul malah tidak disen­tuh sama sekali. Hal ini meny­iratkan bila kinerja bukanlah indikator utama untuk evaluasi atau perbaikan. Akan tetapi leb­ih kepada politik akomodatif.

Resaffle kali ini bisa dibi­lang tidak memberi pesan jelas terhadap publik soal indikator dalam mengevaluasi menteri – mentrinya yang membuat Pres­iden merombak kabinet. Pada­hal publik berhak mengetahui indikator penilain presiden ter­hadap para menterinya.

Persepsi publik seharusnya bisa menjadi ajuan bagi pemer­intah sehingga dapat memberi­kan nilai positif dan tingkat ke­percyaan masyarakat terhadap parpol dan pemerintah. Karena dukungan rakyat sangat pent­ing bagi pemerintah.

Yang menarik dalam issu Resaffle kali ini adalah Menguat­nya akomodasi kabinet seakan dengan jelas menunjukan bila Jokowi belum sepenuhnya beroreintasi dan berkonsentrasi memperbaiki kinerja kabinet­nya di sisa waktu kekuasaannya yang masih ada. Akan tetapi lebih kepada memperkuat atau memperkokoh kuda kuda poli­tiknya dengan menambah par­pol pendukung dan juga relawan relawannya. Jika benar demikian arahnya, sudah bisa dinilai bila Jokowi sudah sejak dini berpikir untuk mengamankan posisinya pada Pilpres 2019 nanti.

Bagaimanapun Reshuffle telah terjadi. Kini saatnya ma­syarakat menaruh harapan besar terhadap kabinet kerja saat ini. Terutama dengan ber­gabungnya Sri Mulyani dalam kabinet ini dinilai sebagai mo­tor penggerak kabinet.

Namun disisi lain yang tak kalah pentingnya yang harus diingat adalah sudah bukan saatnya lagi untuk para menteri dan pemimpin bangsa ini untuk saling unjuk kekuasaan. Na­mun lebih kepada kinerja. Dan semoga sesuai dengan harapan masyarakat indonesia untuk bisa lebih baik dan lebih mense­jahterakan rakyat. (*)