Nasib Terminal Baranangsiang Tak Jelas

Oleh : Abdul Kadir Basalamah
[email protected]

Tetapi revisi Perpresnya belum ditandatangani presiden,” ujar Bima saat audiensi bersama wartawan di rumah dinas, Sab­tu (06/08/2016) kemarin.

Bima menuturkan, hasil rapat dengan Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabo­detabek (BPTJ) terkait Termi­nal Baranangsiang, Jumat 05 Agustus 2016 lalu, ada kebi­jakan pusat untuk menjadikan Terminal Baranangsiang seb­agai target utama.

“Akan segera diserahteri­makan ke pusat sesuai oto­nomi daerah yang prosesnya mulai bulan ini,” papar Bima.

Terminal tetap menjadi tipe A karena angkutan kota dan angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) ada di Termi­nal Baranangsiang. Sementara karyawannya menjadi kary­awan pusat. Uniknya, lanjut Bima, sudah adanya tanda tan­gan kontrak dengan PT. Pan­cakarya Grahatama Indonesia (PGI) sehingga perlu disepaka­ti hal-hal mengenai personalia, pengembang, hukum perjanji­an, dan apa-apa saja yang bisa dikelola pusat dan bagaimana pertanggungjawabannya.

“Perjanjian dengan PT. PGI mana saja yang harus di­evaluasi tidak bisa diadendum (batalkan), malah ini harus di­percepat,” terang Bima lagi.

Lebih lanjut, Bima menjelaskan, Pemerintah Pusat meminta dengan sangat agar Terminal Baranangsiang segera dibangun. Pasalnya ter­minal ini dibutuhkan untuk percepatan transportasi Jabo­detabek yang terintegrasi. Mes­ki begitu, dana pembangunan akan tetap dibiayai PT. PGI. Saat ini sedang dalam proses revisi desain ke 20 kalinya ter­kait fasilitas penunjang.

“Pembangunan TB sesegera mungkin dilakukan setelah ekpose ke BPJT dengan tahap awal membangun terminalnya setelah itu fasilitas penunjang,”

Bima menambahkan, dalam pembangunan Terminal Ba­ranangsiang ia memastikan agar desain tidak merusak este­tika Kota Heritage, tidak sema­kin menimbulkan permasala­han kemacetan, dan tidak pula meminggirkan warga sekitar.

Sementara itu terkait Ter­minal Tanah Baru, Bima men­gakui pembebasan lahan be­lum sepenuhnya dilakukan. Apalagi kebijakan pusat dalam infrastruktur mendorong swasta untuk terlibat karena ada penghematan 100 trili­unan. Dampak pun terasa sig­nifikan mulai dari pembebasan lahan hingga pembangunan terminal. “Dipastikan tidak ada anggaran pembebasan la­han untuk terminal tipe B ini dari pusat,” pungkas Bima. (Abdul Kadir Basalamah)