Data Kementerian Dalam NegÂeri mencatat jumlah desa mencapai 74.093 dan kelurahan mencapai 8.412. Kondisi masing-masing desa/ kelurahan tersebut sangat beragam, baik dari segi tipologi, kondisi sumÂberdaya manusia hingga kesiapan aparatur dan lainnya.
Diakui Priyadi saat ini kegiatan sosial ekonomi masyarakat desa masih terbatas dan pengelolaan sumber daya alam masih kurang opÂtimal. Karena itu dibutuhkan peta untuk mengoptimalkan kegiatan pembangunan didesa.
“Perencanaan pembangunan desa dengan potensi sektor pertaÂnian tentu berbeda dengan desa yang memiliki potensi pariwisata,†tambahnya.
Menurutnya salah satu tantanÂgan pembangunan nasional berÂbasis desa dan daerah pinggiran antara lain ketersediaan data dan informasi geospasial yang memadai, baik cakupan ketersediaan maupun tingkat kedetilan yang masih sangat terbatas.
Informasi geospasial yang dibuÂtuhkan adalah informasi geospasial skala besar yang disajikan pada peta yang dapat menampilkan kondisi desa dengan baik. “Kami menjemÂbatani kebutuhan pemetaan dengan dengan menggunakan citra penginÂderaan jauh resolusi sangat tinggi untuk membuat peta citra desa seÂbagai dasar pemetaan tematik dasar wilayah,†tukasnya.
Dalam rangka mendorong perÂcepatan kebijakan satu peta (one map policy), BIG juga merangkul beberapa universitas, salah satunya Institut Pertanian Bogor (IPB).
“BIG menyebarluaskan data inÂformasi geospasial agar kabupaten tidak menggunakan data asal-asalan untuk perencanaanya,†kata dia.
Priyadi menegaskan, semua peta tata ruang harus dikonsultaÂsikan dengan BIG. Namun sumber daya manusia (SDM) di daerah terÂbatas padahal daerah punya kewaÂjiban membuat peta tematik skala 1: 50.000.
Di sisi lain, BIG pun harus menÂdorong sinkronisasi informasi geoÂspasial tematik (IGT) berupa 85 tema peta tematik bisa rampung hingga 2019. Di tahun 2016, ditargetÂkan 17 peta tematik yang mengacu pada peta rupa bumi Indonesia (RBI) skala 1: 50.000 akan diramÂpungkan.
Wilayah Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang diprioritasÂkan pemetaannya. Di samping itu, tahun 2016, BIG juga berkonsentrasi untuk pemetaan desa. “BIG memÂbantu membina data spasial dan simpul jaringan pengelolaan data,†ujarnya.
Priyadi menjelaska,n peta desa merupakan peta tematik dasar yang terbagi menjadi peta citra, inÂfrastruktur dan tutupan lahan. BIG misalnya membuatkan peta-peta tersebut dan desa melalui sistem informasi desa berkewajiban untuk mengisinya.
Kejelasan peta batas desa, berarÂti pula kejelasan peta kelurahan, keÂcamatan, kabupaten hingga provinÂsi. Potensi konflik dapat dicegah dengan adanya data spasial yang bisa pula diintegrasikan dengan data statistik yang dimiliki Badan Pusat Statistik.
Sementara itu untuk kerja sama dengan universitas, terkait pengemÂbangan SDM yang sangat dibutuhÂkan untuk bidang pemetaan dan geospasial.
Priyadi menambahkan SDM di bidang geospasial sangat minim. Untuk mendukung pemetaan skala 1:50.000 tahun 2016, BIG membuÂtuhkan 1200 orang tenaga pemetaan. “Kita telah memiliki program pada Pusat Pengembangan Infrastruktur Data Spasial untuk mencetak tenaga pemetaan dengan 13 universitas,†tandasnya.(Yuska Apitya)
