PADA Februari lalu, Kemensos mencatat ada 168 daerah yang memiliki lokalisasi prostitusi, denÂgan jumlah PSK (Pekerja Seks Komersial) 56.000 orang. Penutupan dilakukan dilakukan secara bertahap.
Ketika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meÂnutup Kalijodo, beberapa waktu lalu, Jumlah loÂkalisasi di Indonesia kini tinggal 99 tempat. Dari jumlah tersebut, sebanyak 35 lokalisasi berlokasi di Kalimantan Timur, 12 di antaranya di Kukar.
Dalam berbagai kesempatan, Khofifah selalu menyosialisasikan alasan pemerintah menutup semua lokalisasi. Yang paling mendasar, karena tidak ada satu pun UU di Indonesia yang melegalÂkan dan membenarkan lokalisasi prostitusi.
Selain itu ada empat masalah fundamental yang ada di balik prostitusi, yaitu perbudakan, tindak kejahatan, eksploitasi, serta perdagangan manusia.
Khofifah sangat menyadari bahwa kebijakan menutup lokalisasi prostitusi, akan mendapatÂkan berbagai kritikan. Ia juga tidak menafikkan bila penutupan lokaliasi, justru akan menjadikan prostitusi menyebar. Karena ketika ada lokalisasi pun prostitusi sudah menyebar via dunia maya.
Memang pemerintah tak hanya menutup loÂkalisasi, lalu membiarkan PSK yang ada di temÂpat itu. Terhadap PSK, pemerintah memberikan kompensasi berupa bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Rp3 juta per orang. Juga Jaminan Hidup ( Jadup) sebesar Rp10 ribu x 90 hari total Rp5.050.000. Serta beragam pelatihan kejuruan (vocational training).
Tak bisa dihindari, setiap penutupan lokaÂlisasi selalu muncul pro-kontra. Ada yang meÂminta segera dilakukan, dan sebaliknya ada yang meminta mengurungkan. Ketika Walikota SuraÂbaya Tri Rismahrini, menutup lokalisasi Dolly, ia menghadapi hal serupa.
Para pimpinan umat meminta lokalisasi segera ditutup. Alasannya prostitusi adalah kejaÂhatan terhadap kesusilaan dan moral, yang melaÂwan hukum. Tapi banyak penggiat sosial yang minta Dolly tak perlu ditutup.
Alasannya selain persoalan ekonomi, PSK juga akan menyebar dan makin tidak terkontrol. Padahal PSK membawa risiko penularan penyaÂkit, termasuk HIV/AIDS.
