gedung-dewanBOGOR TODAY – Proyek pembangunan Gedung DPRD Kota Bogor senilai Rp 72,5 miliar sarat titipan dan agenda setting.

Pengurus Distrik Angkatan Muda Siliwangi Kota Bogor yang menemukan adanya beberapa masalah dalam Pembangunan Gedung DPRD Bogor.

Ade Mashudi, Ketua Angkatan Muda Siliwangi Kota Bogor mengatakan, hasil dari investigasi yang dilakukan, ditemukan belum selesainya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

“Bukan hanya sekedar AMDAL, Pasar Anggrek yang berada dilokasi pembangunan pun masih bermasalah dan belum memiliki kepastian akan direlokasi kemana,” tuturnya.

Ia juga mengatakan, Pemkot Bogor belum menyelesaikan permasalahan terkait adanya rumah sakit bersalin yang akan menghalangi dan menghambat pelaksanaan pekerjaannya.

“Seharusnya Pemkot Bogor menyelesaikan terlebih dahulu permasalahan itu. Jangan terburu-buru untuk melelang pemenang. Kami khawatir itu akan berdampak pada mangkraknya pengerjaan proyek tersebut,” tuturnya.

Berdasarkan hasil monitoring tersebut, Pemkot Bogor dalam hal ini didesak untuk menggagalkan proses lelang DPRD Bogor tersebut. “Kita minta kepada Pemkot Bogor untuk segera menyelesaikan permasalahan yang ada terlebih dahulu,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Forum Pemerhati Jasa Kontruksi dan Pembangunan (FPJKP) Kota Bogor, Thoriq Nasution mengatakan, ini merupakan tugas berat untuk Dinas Pengawas dan Pembangunan (Diswasbangkim) Bogor karena Unit Lelang Pengadaan (ULP) telah mengarahkan perusahaan bermasalah.

Baca Juga :  Sambut Satu Abad Nahdlatul Ulama, PC Fatayat NU Kota Bogor Pawai Payung Hijau dan Pelepasan Balon Putih

“Saya mendapatkan temuan, bahwa perusahaan ini bermasalah di Sintang, Kalimantan Barat karena meninggalkan pekerjaan yang baru mencapai 29,26 persen dengan nilai anggaran yang dibawa sebesar Rp 36 Miliar,” jelasnya.

Ia juga menambahkan, dirinya menduga anggaran yang didapat dalam satu proyek digunakan untuk menutupi pekerjaan-pekerjaan yang lain yang belum terselesaikan. “Hal ini terbukti dengan ditinggalkannya proyek yang berada di Sintang, Kalimantan Barat. Perusahaan ini melanjutkan pembangunan proyek yang ada di Bekasi,” ujarnya.

Thoriq pun menyebut Pembangunan Gedung DPRD Bogor terlalu dipaksakan, bahkan Thoriq mengatakan proses lelang merupakan akal-akalan dari ULP. “Dugaan saya ada unsur politis dibalik pemenangan lelang Gedung DPRD Bogor ini. Bila buktinya sudah kuat akan saya bongkar semuanya,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala ULP Bogor,  Cecep Zakaria mengatakan, sebanyak tiga perusahaan telah memberikan sanggahan terkait tidak terpilihnya dalam proyek Gedung DPRD Kota Bogor. Tiga perusahaan tersebut yakni PT Nindiya Karya (Persero), PT Tata Guna Pratama dan PT Tangga Batujaya Abadi.

“Mereka (Ketiga perusahaan) hanya menanyakan mengapa tidak lolos dan tidak memenuhi passing grade. Poin teknis mereka berada dibawah 75 dari persyaratan yang ditentukan dan kami sudah memberikan jawaban sanggahan itu,” kata Kepala ULP Bogor, Cecep Zakaria, Senin (3/10/2016) lalu.

Baca Juga :  Lebih Dekat Dengan KLA Cimahpar

Dia menjelaskan, setelah masa sanggah berakhir. ULP Bogor menyampaikan hasil evaluasi Pokja ULP kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bersangkutan.

“Tahapannya, setelah kami berikan hasil pemenang lelang kepada SKPD (Diswasbangkim). Kemudian tinggal menunggu persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari Diswasbangkim. Apakah menyetujui hasil evaluasi Pokja ULP Bogor atau tidak,” tuturnya.

Dia juga menambahkan, apabila disetujui oleh PPK dari Dinas Pengawas Bangunan dan Permukiman (Diswasbangkim), selanjutanya akan dikeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ). Kemudian PT TDA bisa menunjukan jaminan pelaksana kepada PPK dari Diswasbangkim dan dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak kerja.

“Nantinya mereka bisa mereview apakah ada persetujuan atau tidak dari SKPD terkait hasil evaluasi. Bila semua berjalan lancar,  maka perusahaan tersebut bisa memulai pengerjaan proyek Gedung DPRD Bogor,” pungkasnya.

Sekedar Informasi, saat ini proses mengenai pembuatan SPBBJ sedang dalam proses di Diswasbangkim Kota Bogor.

Soal dugaan adanya aliran suap dari pengusaha ke sejumlah pejabat di Pemkot Bogor dalam proses lelang ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengaku siap memantau dan menyadap seluruh alat komunikasi di Kota Bogor. “Kami sudah turunkan tim. Ditunggu saja hasilnya,” ungkap Ketua KPK, Agus Rahardjo, kemarin.(Abdul Kadir Basalamah|Yuska)