“Tapi ini tentu perlu dukungan dari masyarakat, karena ini melibatkan masyarakat, melibatkan masyarakat itu apa? Kita buka laporan online pada satgas ini untuk setiap masyarakat yang menemui pungli atau mendapatkan perlakuan yang menyangkut pungutan-pungutan liar tidak resmi langsung pake handphone-nya dan kemudian kita akan ditindaklanjuti,” ujar Wiranto
Rapat Perdana
Menko Polhukam Wiranto memimpin rapat tim Saber Pungli bentukan Presiden Joko Widodo. Rapat perdana masih membahas struktur perangkat tim.
“Hari ini di kantor Menko Polhukam baru saja menyelesaikan satu rapat maraton untuk menyelesaikan perangkat-perangkat atau pengorganisasian Saber Pungli, ” ujar Wiranto.
Wiranto menargetkan, dalam sepekan struktur tim akan terbentuk dan siap bekerja. Tugas awal tim Saber Pungli adalah menginventarisasi persoalan di kementerian/lembaga termasuk BUMN yang memiliki fungsi pelayanan publik.
“Dari inventarisasi ini akan mendapatkan banyak sekali daerah rawan pungli itu. Titik-titik kritis yang sarat kegiatan pungli. Dari sana kita akan memberantas, membersihkan ini,” ujar Wiranto.
Tim Saber Pungli menurutnya mendapat respons positif dari kementerian/lembaga. Pengendali aktivitas pemberantasan pungli ini berada di bawah komando Kemenko Polhukam.
Namun dalam pelaksanaannya, tim akan melibatkan kementerian/lembaga terkait guna menguatkan fungsi pengawasan dan penindakan dari kementerian/lembaga tersebut.
“Jadi kita akan melakukan penguatan di fungsi-fungsi itu. Kita kuatkan dengan satu arahan dan peraturan yang membuat mereka jelas bagaimana mereka menindak dan membersihkan itu. Memberikan sanksi itu dari administrasi yang pemecatan sampai nanti kalau sudah sangat besar, kita teruskan ke masalah pidana,” ujar Wiranto.
Wiranto menyebut, aturan pembentukan dan tugas/fungsi tim Saber Pungli juga tengah digodok. “Perpres sedang digarap, secepat mungkin. Saya katakan tadi, kita sedang maraton antar lembaga itu supaya legal formal terpayungi lalu dalam operasionalnya juga banyak tidak terkendala di lapangan,” katanya.
Sistem Online
Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengatakan seluruh instansi pelayanan publik sudah harus menertibkan diri dengan sistem online. Ini dilakukan untuk menghindari pertemuan langsung yang berpotensi terjadinya pungutan liar.
“Jadi semua jajaran baik Polri, Kejaksaan Agung, Kementerian Hukum HAM, di mana ada pelayanan-pelayanan publik dari sekarang sudah harus menertibkan diri. Jadi arahnya itu kan sudah seharusnya sekarang sudah menjadi sistem online, sehingga pertemuan-pertemuan langsung itu dihindarkan,” jelas Yasonna usai membuka Jambore Kemanusiaan Direktorat Jendral Pemasyarakatan, di Bumi Perkemahan Lapangan Kerkoff, Jalan Merdeka, Garut, Jawa Barat, Kamis (13/10/2016).
Laoly menilai, pertemuan langsung dapat menimbulkan saling kerjasama untuk melakukan pungutan liar. Kemenkum HAM diakuinya relatif bersih dengan penerapan pelayanan online.
“Kalau ada pertemuan langsung kan potensi ‘hengki-pengkinya’ (uang) kan ada, jadi seperti kita di kementerian misalnya pendaftaran pasport sudah relatif bersih, pendaftaran notaris, hak cipta, perpanjangan merek, semua sudah online,” jelasnya.
Namun pihaknya tidak memungkiri dengan masih banyaknya pungutan liar di beberapa Lembaga Pemasyarakatan. “Yang rawan masih ada sajalah permainan-permainan, misalnya di lapas. Kunjungan-kunjungan masyarakat kadang-kadang karena telalu banyak petugas yang sangat kita khawatir,” jelasnya lagi.
Mengantisipasi hal tersebut, pihak Kemenkum HAM hingga kini terus berkerjasama dengan beberapa instansi terkait untuk memberantas pungutan liar di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan. Sidak bersama Bareskrim Polri dan BNN terus dilakukan untuk membersihkan pungutan liar.
“Dan ini sudah kita lakukan mulai dalam bulan 2 lalu, adalah masuknya narkoba ke dalam, ada hengki pengki di dalam, itu sudah. Kalian lihat pemberitaannya sekarang menurun betul. Karena kita berkerjasama dengan Bareskrim, berkerjasama dengan BNN, terus melakukan sidak-sidak. Ya itu kadang-kadang petugas kan main-main di situ. Ini kita akan bersihkan terus,” katanya.
Dalam waktu dekat ini, Kemenkum HAM juga akan meluncurkan program pelayanan remisi online untuk para narapidana.
“Kalau pemberian remisi dalam waktu dekat kita launch programnya online. Jadi ini harus melalui IT kita kembangkan. Percepatan pelayanan publik itu merupakan perhatian presiden,” katanya.
